Tahukah Anda? 1,3 Miliar Pekerja Rentan di Asia-Pasifik Butuh Upah Layak, ILO Ajak Dialog Regional

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) akan menggelar dialog regional penting untuk membahas isu Upah Layak Asia-Pasifik. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi konkret bagi jutaan pekerja yang masih menghadapi tantangan upah rendah dan biaya hidup tinggi di kawasan tersebut.

Dialog ini akan diselenggarakan pada 23 September 2025 di Kolombo, Sri Lanka, bekerja sama dengan Pemerintah Sri Lanka. Acara ini akan menjadi forum bagi pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, sektor swasta, dan mitra internasional untuk bertukar gagasan.

Tujuan utamanya adalah untuk membentuk agenda aksi regional dalam mewujudkan upah layak, memastikan setiap pekerja dapat mencapai standar hidup yang layak bagi diri mereka dan keluarga. Ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan upah yang masih melanda.

Tantangan Upah Rendah di Kawasan Asia-Pasifik

Kawasan Asia-Pasifik, yang merupakan rumah bagi angkatan kerja terbesar di dunia, menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Upah riil, yang disesuaikan dengan inflasi, terus meningkat di sini, berbanding terbalik dengan banyak wilayah lain di dunia.

Namun, angka rata-rata ini tidak mencerminkan seluruh realitas lapangan. Sebanyak 1,3 miliar pekerja rentan, termasuk perempuan, migran, pekerja difabel, dan mereka yang bekerja di sektor informal, masih berjuang dengan upah rendah. Mereka juga menghadapi kondisi kerja yang buruk serta biaya hidup yang terus meningkat.

Peningkatan upah rata-rata tidak serta merta meningkatkan daya beli bagi para pekerja ini. Bahkan jika daya beli meningkat, jumlahnya mungkin masih belum cukup untuk menjamin standar hidup yang layak, sehingga konsep Upah Layak Asia-Pasifik menjadi sangat relevan.

Lebih dari 90 persen pekerja berupah rendah di kawasan ini berada dalam pekerjaan informal. Perempuan dan pekerja migran terus terkonsentrasi di antara kelompok berupah rendah, memperparah ketidaksetaraan upah yang ada.

Upah Minimum vs. Upah Layak: Sebuah Transformasi Konsep

Upah minimum, yang merupakan batas upah yang mengikat secara hukum, dirancang untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Meskipun disesuaikan secara berkala, upah minimum seringkali tidak menjamin standar hidup layak atau cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarga mereka.

Di sinilah konsep upah layak menjadi transformatif. Konsep ini menggeser fokus pada apakah pekerja memperoleh penghasilan yang cukup untuk mencapai standar hidup yang layak bagi diri mereka dan keluarga. Upah layak berakar pada Konstitusi ILO dan mencerminkan semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Upah layak dapat dicapai melalui proses penetapan upah yang inklusif, berdasarkan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta melalui perundingan bersama. Selain itu, penting juga untuk mengatasi akar penyebab upah rendah yang berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif upah layak telah mendapatkan visibilitas dan momentum yang signifikan. Meskipun upaya ini telah meningkatkan kesadaran, pelaksanaannya seringkali terfragmentasi dan mungkin tidak selaras dengan mekanisme penetapan upah nasional.

Inisiatif Global ILO dan Peran Asia-Pasifik

Menyadari tantangan ini, ILO mengambil langkah historis pada Maret 2024 ketika Badan Pengurusnya menyetujui perjanjian mengenai upah layak. Ini menandai komitmen global untuk mendorong standar upah yang lebih adil.

Sebulan kemudian, ILO meluncurkan program global pertamanya tentang upah layak dengan dua tujuan utama. Program ini mendukung produksi estimasi upah layak yang andal dan pembentukan "pusat data upah," serta memperkuat sistem penetapan upah agar upah layak dapat menjadi kenyataan.

Kini, giliran Asia-Pasifik untuk memimpin upaya ini. Pada 23 September 2025, ILO dan Pemerintah Sri Lanka akan menjadi tuan rumah Dialog Regional Upah Layak pertama di bawah Koalisi Global untuk Keadilan Sosial. Ini adalah momen krusial bagi kawasan untuk menunjukkan kepemimpinannya.

Salah satu sorotan utama dalam dialog tersebut adalah peluncuran Repositori Digital Upah Minimum Asia-Pasifik. Platform daring perintis ini akan mengkonsolidasikan data upah minimum resmi dan indikator terkait, mendukung dialog sosial yang transparan dan berbasis bukti untuk penetapan upah yang memadai dan seimbang.

Lima Prioritas untuk Mewujudkan Upah Layak

Untuk mencapai kemajuan nyata dalam isu Upah Layak Asia-Pasifik, kawasan ini harus berfokus pada lima prioritas utama. Prioritas ini mencakup penguatan institusi penetapan upah dan pemanfaatan data yang akurat.

Berikut adalah lima prioritas yang diidentifikasi untuk mendorong Upah Layak Asia-Pasifik:

Kaori Nakamura-Osaka, Asisten Direktur Jenderal dan Direktur Regional ILO untuk Asia dan Pasifik, menyatakan, "Asia dan Pasifik berada di titik balik. Dengan angkatan kerja yang luas dan perannya sebagai mesin ekonomi global, kawasan ini dapat menunjukkan bahwa upah layak bukan hanya aspirasi, tetapi dapat dicapai melalui pendekatan sistematis yang berlandaskan dialog sosial."

Jika Asia-Pasifik berhasil, dampaknya akan meluas jauh melampaui kawasan tersebut. Ini akan membuktikan bahwa upah layak adalah fondasi pertumbuhan berkelanjutan, pekerjaan layak, dan pengurangan kemiskinan serta ketidaksetaraan, menegakkan keadilan sosial dan martabat bagi setiap pekerja.

Sumber: AntaraNews