Angka Fantastis! Kodam Kasuari Siagakan 6.300 Prajurit untuk Pengamanan Demo Manokwari

Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari telah mengambil langkah antisipatif serius menjelang pelaksanaan demonstrasi di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 6.300 prajurit TNI Angkatan Darat disiagakan penuh untuk mengamankan jalannya aksi. Pengerahan ini bertujuan utama mencegah potensi tindakan anarkis yang mungkin terjadi.

Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari, Brigadir Jenderal TNI Dian Hardiana, menjelaskan kebijakan ini di Manokwari pada Senin. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya TNI menjaga stabilitas keamanan ibu kota provinsi. TNI berkomitmen penuh mendukung aparat kepolisian dalam menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.

Pengerahan ribuan pasukan ini bukan untuk mengekang aspirasi masyarakat yang sah. Namun, fokus utamanya adalah mencegah tindakan provokatif atau aksi anarkis yang dapat merugikan publik secara luas. Aparat ingin memastikan penyampaian pendapat berjalan tertib dan damai sesuai koridor hukum.

Strategi Pengamanan Objek Vital

Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, telah mengeluarkan instruksi tegas terkait Pengamanan Demo Manokwari. Prajurit yang terlibat dalam operasi pengamanan ini disebar ke berbagai objek vital strategis di Manokwari. Ini adalah bagian dari strategi komprehensif untuk menjaga ketertiban.

Beberapa objek vital yang telah diamankan meliputi Depo Pertamina, perkantoran pemerintah daerah, serta kantor DPRD. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap layanan publik yang esensial. Keamanan fasilitas vital menjadi prioritas utama bagi Kodam Kasuari.

Penempatan pasukan di lokasi-lokasi tersebut bertujuan ganda. Selain melindungi aset negara, juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas normal. Strategi pengamanan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kerugian dan menjaga situasi tetap kondusif.

Menjaga Ketertiban Umum dan Hukum

Brigjen TNI Dian Hardiana menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjadi acuan utama dalam pelaksanaan demonstrasi. Hal ini penting agar aksi tidak mengganggu ketertiban umum dan hak-hak warga lainnya.

Kodam bersama Kepolisian Daerah Papua Barat dan pemerintah daerah terus membangun koordinasi intensif. Tujuannya adalah memastikan pola Pengamanan Demo Manokwari berjalan efektif dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Sinergi antar lembaga menjadi kunci sukses dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Demonstrasi itu sah secara hukum, namun harus tertib,” ujar Hardiana. Ia menambahkan, “Sampaikan secara damai, dan kami aparat bertugas mengawal kegiatan itu.” Aparat berkomitmen mengawal hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi.

Masyarakat di Manokwari diajak untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh penyebaran isu hoaks melalui media sosial. Informasi yang belum jelas kebenarannya seringkali bertujuan menimbulkan kepanikan publik. Aparat TNI-Polri membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar pengamanan berjalan maksimal.

Sumber: AntaraNews