Reaksi Pramono Ditanya Usulan Gerindra soal Kartu Janda: Aneh-Aneh Saja, Enggak Mau Jawab Aku

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menilai bahwa usulan dari anggota DPRD DKI mengenai kartu janda merupakan hal yang tidak biasa. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak memberikan banyak komentar mengenai usulan tersebut. "Aneh-aneh saja, tidak lah, tidak mau jawab aku," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 23 Juli 2025.

Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, yang meminta Pemprov untuk meluncurkan program bantuan sosial (bansos) bagi para janda.

Usulan tersebut diutarakan oleh Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Jamilah Abdul Gani, saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Senin, 21 Juli 2025.

Jamilah menambahkan bahwa usulan ini didasarkan pada aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada Fraksi Gerindra DPRD Jakarta dalam kegiatan reses. "Meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ)," jelasnya.

Usulan Gerindra

Fraksi Gerindra mengajukan usulan mengenai program kartu janda yang ditujukan untuk perempuan berstatus janda, khususnya yang berusia antara 45 hingga 60 tahun. Mereka yang menjadi sasaran adalah perempuan yang tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jamilah menyatakan, "Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut." Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi para janda yang membutuhkan, sehingga mereka merasa diperhatikan dan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

PAN Dukung Usulan Kartu Janda

Usulan yang diajukan oleh Fraksi Gerindra mendapatkan dukungan dari Bambang Kusumanto, Anggota Fraksi PAN DPRD DKI. Dukungan tersebut disampaikan Bambang saat ia akan memberikan pemandangan fraksinya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. "Kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta," kata Bambang.