Fakta Unik Sipora: Pemerintah Terus Proses Pengakuan Hutan Adat Sipora di Tengah Sengketa Lahan dengan PT SPS

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mengakui hak-hak masyarakat adat. Proses penetapan Hutan Adat Sipora di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai, terus berjalan. Langkah ini diambil di tengah adanya tumpang tindih lahan dengan pengajuan izin konsesi dari PT Sumber Pertama Sipora (SPS).

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Julmansyah, menjelaskan bahwa dua komunitas adat di Sipora, Uma Sakerebau Mailepet dan Uma Sibagau, telah mengajukan pengakuan hutan adat sejak tahun 2017. Pengajuan ini mencakup area yang signifikan. Proses ini menyoroti kompleksitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Tumpang tindih lahan ini melibatkan sekitar 6.937 hektar dari total 20.710 hektar yang diajukan SPS untuk Izin Pemanfaatan Hutan Berbasis Produksi (PBPH). Meskipun ada tantangan, KLHK berupaya mencari solusi terbaik. Pemerintah bertekad untuk memastikan keadilan bagi semua pihak terkait.

Dinamika Proses Pengakuan Hutan Adat Sipora

Proses pengakuan Hutan Adat Sipora telah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum KLHK secara intensif menanganinya beberapa bulan terakhir. Julmansyah menegaskan bahwa proses ini tidak dihentikan, melainkan dijeda sementara untuk menyelesaikan koordinasi internal kementerian. Koordinasi ini penting untuk memastikan kelancaran dan legalitas setiap tahapan.

KLHK telah aktif berdialog dengan komunitas adat dan pemerintah daerah di Kepulauan Mentawai. Pertemuan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat. Selain itu, KLHK juga tengah menyiapkan draf dokumen untuk pembentukan tim terpadu. Tim ini akan bertugas memverifikasi proposal hutan adat yang diajukan.

Hasil verifikasi oleh tim terpadu akan menjadi penentu luas area tumpang tindih yang akan disetujui sebagai hutan adat. Julmansyah mengindikasikan bahwa ada potensi perubahan luas area yang disetujui, baik penambahan maupun pengurangan. Keputusan ini akan didasarkan pada data dan fakta lapangan yang akurat.

Sikap KLHK dan PT SPS Terkait Tumpang Tindih Lahan

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Saparis Soedarjanto, menjelaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan PBPH untuk PT SPS. Hal ini karena beberapa tahapan penting masih harus diselesaikan oleh perusahaan. Tahapan tersebut meliputi persiapan koordinat geografis area kerja dan persetujuan dokumen lingkungan.

Dokumen lingkungan yang dimaksud termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pembayaran iuran PBPH. Saparis membenarkan bahwa konsolidasi telah dilakukan terkait tumpang tindih antara area hutan adat yang diusulkan dan area yang diajukan SPS. Ini menunjukkan bahwa isu tumpang tindih menjadi perhatian serius.

Saparis menegaskan bahwa pertimbangan ini akan menjadi faktor kunci dalam penerbitan izin. Jika kebijakan memprioritaskan hutan adat, maka keputusan akan berpihak pada pengakuan hak masyarakat adat. Pernyataan ini memberikan harapan bagi masyarakat adat di Sipora.

Penolakan Masyarakat dan Implikasi Lingkungan

Sebelumnya, masyarakat Pulau Sipora telah menyatakan penolakan keras terhadap penerbitan PBPH di area hutan mereka. Area yang diajukan SPS seluas 20.710 hektar mencakup 33,66 persen dari luas daratan Pulau Sipora. Wilayah ini juga mencakup hutan adat yang selama ini dikelola oleh masyarakat lokal.

Keberatan ini tidak hanya datang dari masyarakat adat, tetapi juga dari Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi ini menyampaikan penolakan mereka dalam pertemuan konsultasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat pada 22 Mei. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses yang harus dilalui SPS untuk mendapatkan AMDAL.

Penolakan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan wilayah adat dan lingkungan. Konflik semacam ini seringkali menjadi sorotan karena melibatkan hak-hak tradisional dan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Sumber: AntaraNews