Tak Mau Minta, Gubernur Lampung Perbanyak Salat Jika Rp800 M Tak Cukup Perbaiki Jalan

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menuturkan, pemberian pemerintah pusat Rp800 miliar untuk perbaikan jalan harus disyukuri. Bila kurang, kata dia, harus banyak salat supaya tidak merasa kekurangan.

"Ya Indonesia ini kan luas. Saya diberi bantuan itu harus saya syukuri. Kalau bicara kurang, makanya kita harus banyak salat. Jadi jangan selalu berbicara kekurangan, tetapi mensyukuri nikmat," ujar Arinal ditemui saat Rakernas Golkar 2023 di kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (4/6).

Arinal menuturkan, kalau memang kurang untuk perbaikan jalan di Lampung, bisa berusaha lagi untuk anggaran tahun depan.

"Kurang, tahun depan kita usaha lagi. Oke?" imbuhnya.

Ketua DPD Golkar Lampung ini menuturkan, akan membangun jalan sesuai anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat sebesar Rp800 miliar. Arinal mengaku mengusulkan Rp750 miliar.

"Saya mendapatkan 800 m, saya punya 750, saya akan bangun sesuai dengan yang saya usulan itu. Silakan nanti dilihat hasilnya. APBN dikerjakan oleh balai besar jalan negara. APBD dikerjakan oleh Dinas Bina Marga."

"Tetapi jalannya satu. Pertanggungjawabannya ada BPK, ada kepolisian ada kejaksaan. Saya kira harus diberlakukan pengawasan pengendalian. Tidak boleh lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai, oke?" ujarnya.

Jokowi Kucurkan Rp800 Miliar

Untuk diketahui, saat mengecek jalan rusak di terusan Ryacuddu, Lampung Selatan, Jokowi menegaskan mengambil alih perbaikannya. Anggaran Rp800 miliar pun akan dikucurkan ke Lampung.

"Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota," kata Jokowi di Lampung.

Arinal Sempat Mau Minta Lagi

Padahal, saat rapat dengan stakeholder di Lampung, Arinal sempat mengungkapkan akan meminta anggaran lagi ke Pemerintah Pusat. Jika, anggaran Rp800 miliar yang diberikan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cukup untuk perbaikan jalan.

"Menyelesaikan 15 ruas sesuai dengan usulan saya di 15 kabupaten/kota," kata Arinal saat rapat dengan stakeholder di Lampung yang beredar di media sosial, dikutip merdeka.com, Selasa (9/5).

Lantaran perbaikan jalan telah diambil alih Pemerintah Pusat, sesuai yang dikatakan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Lampung, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang akan menghitung panjang jalan diperbaiki.

"Tetapi tetap nanti Kemen-PU yang akan menghitung jalan itu," kata Arinal.

Ia mengatakan duit Rp800 miliar yang akan dikucurkan Pemerintah Pusat untuk perbaikan jalan di Lampung merupakan plafon anggaran.

"Rp800 miliar itu plafon anggaran. Ternyata dia cukup Rp700 miliar (untuk perbaikan jalan), maka Rp100 miliar kita alihkan ke tempat lain. Kalau (Pemerintah Pusat) memang boleh," tuturnya.

Jika anggaran Rp800 miliar dari Jokowi itu kurang, maka Arinal akan meminta tambahan lagi.

"Kurang? (anggaran Rp800 miliar) ya kita minta lagi atau kita teruskan melalui APBD," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Arinal mengatakan pihaknya telah mempunyai jatah anggaran Rp600 miliar untuk perbaikan jalan dalam APBD.

"(ditambah) Rp800 miliar, berarti total Rp1,4 triliun. Bisa enggak selesai," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung. Hal itu ia katakan di sela kunjungannya ke jalan terusan Ryacuddu, Lampung Selatan, Jumat (5/5) lalu.

"Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota," kata Jokowi di Lampung.