Luhut Sebut 77 Persen Bansos di Banyuwangi Tidak Tepat Sasaran

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), mengungkap uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur, tidak tepat sasaran. Verifikasi awal menunjukkan 77,6% penyaluran off target. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jumat (11/9/2026).

"Uji coba pertama di Banyuwangi, kita tahu 77,6% itu bansos itu off target, tidak tepat sasaran," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jumat (11/9/2026).

Luhut menyebut uji coba itu menjadi dasar percepatan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk membenahi data penerima. Ia menekankan data bansos bersifat dinamis dan perlu diperbarui secara berkelanjutan.

"Sekarang kita perbaiki. Kita berharap nanti, mungkin kurang dari 10 persen dan mungkin sampai dekat ke 100 persen (perbaikan data penerima bansos) itu tidak mungkin, karena dinamis sekali," ucap Luhut.

Menurut Luhut, hasil di Banyuwangi menjadi rujukan perbaikan sistem dan data sebelum diterapkan lebih luas. Pemerintah memperluas uji coba dan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk pembaruan data penerima.

"Kita sudah ada piloting di satu kabupaten, di Banyuwangi dan itu modal utama. Sekarang kita piloting sudah 215 kabupaten," kata Luhut.

Ajak Masyarakat Jadi Agen Perlinsos

Luhut mengajak partisipasi luas masyarakat untuk menjadi Agen Perlinsos, termasuk dukungan dari Polri dan TNI.

"Dan kami ajak juga teman-teman Polri dan TNI dan juga yang lain. Siapa saja kita ajak untuk menjadi Agen Perlinsos. Karena Agen Perlinsos ini, itu sangat mudah," terang dia.

Ia menyebut keberadaan agen di lingkungan warga akan mempermudah pengambilan bansos berbasis digital, seiring dukungan program Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri.

"Ada dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, program Dukcapil, program yang sangat mudah, sehingga itu akan membantu mempercepat proses membawa keadilan ke tengah-tengah lapangan," kata Luhut.

Ia menjelaskan proses pendaftaran dan verifikasi dapat dilakukan secara cepat dengan pemanfaatan pengenalan wajah.

"Saya mau mendaftar, kamu bisa ambil face recognition. Saya qualified atau tidak untuk terima. Dan sekaligus tadi daftar nama saya itu akan masuk di Dukcapil di Kementerian Sosial," sambung dia.

Luhut menambahkan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dapat berperan sebagai agen dalam proses verifikasi hingga pendaftaran.

"Jadi kita menunjukkan kekompakan kita dengan program ini. Jadi semua bisa jadi Agen Perlinsos, cek, benar enggak atau tidak benar dan sekaligus dia mendaftar, termasuk nanti UMKM," ucap Luhut.

"UMKM juga kalau mendaftar, pemerintah akan juga memberikan nanti apa, insentif-insentif apa yang sedang dirancang sekarang ini. Jadi siapapun bisa menjadi agen dan mendaftar," jelas Luhut.

Luhut Targetkan Perlinsos Digital Meluncur Oktober 2026

Pemerintah tengah menyiapkan Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk diluncurkan secara nasional pada Oktober–November 2026. Luhut, yang menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua KPTDP, menyebut Presiden Prabowo Subianto menugaskannya memimpin percepatan digitalisasi bansos.

"Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Kamis (10/9/2026).

Ia menekankan akurasi data penerima menjadi perhatian utama, termasuk pengelompokan masyarakat berdasarkan desil.

"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," papar Luhut.