Bupati Meranti Suap Auditor BPK Rp1,1 Miliar, KPK: Buat Predikat WTP

Alex menjelaskan, modus suap dilakukan Adil adalah dengan menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih (FN). Melalui tangan Fitria, uang suap lalu diberikan kepada M Fahmi Aressa.

Rita
Oleh Rita - Reporter
Bupati Meranti Suap Auditor BPK Rp1,1 Miliar, KPK: Buat Predikat WTP
Bupati Meranti ditahan KPK. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA) menyuap auditor muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) M Fahmi Aress (MFH) sebesar Rp1,1 miliar. Hal itu demi sebuah predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"Suap dilakukan agar proses pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ditahun 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Alex dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4) dini hari.

Alex menjelaskan, modus suap dilakukan Adil adalah dengan menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih (FN). Melalui tangan Fitria, uang suap lalu diberikan kepada M Fahmi Aressa.

"MA bersama-sama FN memberikan uang sejumlah sekitar Rp 1,1 miliar pada MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau," jelas Alex.

Atas dugaan perbuatannya, KPK menyangkanya dengan pasal berlapis yaitu penerimaan suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selain itu, MA juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," tegas Alex.

Sebagai informasi, untuk kebutuhan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap MA masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 April 2023 sampai dengan 26 April 2023.

"MA kami tahan di Gedung Merah Putih KPK," kata Alex.

Reporter: Muhammad Radityo/Liputan6.com

Rekomendasi