Mendagri Lantik Purnawirawan TNI Achmad Marzuki Jadi Penjabat Gubernur Aceh Besok

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melantik Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, pada Rabu (6/7) besok.

"Bapak Mendagri Tito Karnavian akan melantik Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh. Pelantikan akan dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Sya'riah Aceh dalam Rapur DPR Aceh, besok hari Rabu 6 Juli 2022 pukul 08.30 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, pada wartawan, Selasa (5/7).

Kastorius menyebut Marzuki bukan TNI aktif melainkan purnawirawan. Selain itu, Marzuki juga merupakan staf ahli Mendagri.

"Bapak Achmad Marzuki telah pensiun dini dari TNI. Beliau bukanlah TNI aktif namun sudah purnawirawan TNI. Kemarin siang beliau telah dilantik sebagai Sahmen (Staf Ahli) Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa," kata dia.

Surat pemberitahuan pelaksanaan pelantikan Pj Gubernur Aceh ini telah dikirim oleh Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, pada 4 juli 2022, kemarin.

"Surat pemberitahuan pelaksanaan pelantikan Pj Gub Aceh ke Ketua DPR Aceh," kata dia.

Kastorius berharap Marzuki mampu mengembang tugas dengan baik dan amanah. “Mohon doa dan dukungannya agar beliau dapat mengemban amanah tugas tersebut demi Bangsa dan Negara,” pungkas dia.9

Sebelumnya, Tito Karnavian menyatakan ke depan pihaknya tidak akan lagi menunjuk Penjabat (Pj) kepala daerah dari kalangan TNI-Polri aktif.

Tito mengklaim telah menerima aspirasi masyarakat agar mengutamakan pejabat sipil menjadi Pj.

"Dari hasil diskusi itu ya, kita juga menangkap aspirasi dari civil society kita paham kita utamakan yang sipil, dan kemungkinan besar kita tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif," kata Tito di Gedung Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

Tito menyebut aturan mengenai utamakan penunjukan Pj dari kalangan sipil sudah dibahas oleh Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri. Selain itu aturan juga akan dituangkan dalam aturan teknis Kemendagri yang tengah digodok oleh Kemendagri.

"Kita melihat ke depan kita dari hasil rapat bersama Menko Polhukam keinginan seperti itu, kita harga civil society jadi yang diajukan adalah pejabat sipil," kata dia.

Reporter: Delvira

Sumber: Liputan6.com