Pengacara soal Hakim Tawari Grasi ke Rizieq: Kita Kaget, Ini Lazim atau Tidak

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur telah rampung bacakan vonis kasus hasil tes swab RS Ummi, terhadap tiga terdakwa Rizieq Syihab, Hanif Alatas, dan Andi Tatat. Dalam sidang, hakim sempat menawarkan permohonan ampun atau grasi terhadap para terdakwa kepada presiden.

Permohonan grasi tersebut dilayangkan hakim terkait vonis empat tahun kepada Rizieq, serta Hanif dan Andi yang masing-masing divonis satu tahun. Namun, ketiganya dimuka persidangan langsung menolak opsi tersebut dan memilih ajukan banding.

Menanggapi hal tersebut, Tim Kuasa Hukum Rizieq Syihab, Aziz Yanuar merasa heran atas penawaran grasi oleh majelis hakim. Pasalya, dia menganggap kasus ini adalah pelanggaran protokol kesehatan.

"Tapi, patut dicatat ini menarik ketika ada majelis hakim dalam satu kasus yang katanya kasus prokes dan pidana tapi ada embel-embel meminta grasi ke presiden," kata Aziz saat ditemui usai sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (24/6).

Namun demikian, Aziz enggan untuk berkomentar lebib jauh dan menyerahkan sepenuhnya kepada pakar-pakar hukum menanggapi opsi grasi yang tidak lazim tersebut.

"Biar para ahli hukum yang berkomentar apakah ini lazim atau tidak. Tapi kita kaget juga, tapi habib dan para terdakwa sudah memutuskan akan banding," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama kuasa hukum Rizieq lainnya, Achmad Michdar menyatakan jika opsi grasi kepada Presiden Jokowi tidaklah masuk akal. Bila dikaitkan dengan masa tenggang tujuh hari yang sebagaimana aturan undang-undang dan penawaran jaksa.

"Kalau urusan grasi ke Presiden enggak mungkin satu minggu. Anda bayangkan dalam satu minggu kalau enggak ada keputusan lain mereka ditahan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dalam seminggu mengajukan grasi ke presiden?" ucap Achmad.

Oleh sebab itu, Achmad menyatakan lebih baik pihaknya memilib opsi untuk mengajukan banding sehingga vonis yang dijatuhkan majelis hakim belumlah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Konsekuensinya tetap ditahan (jika grasi). Tapi kalau dia nyatakan banding, otomatis kasus belum berkekuatan hukum," tuturnya.

Sementara terkait vonis terhadap ketiga terdakwa, Achmad menyampaikan jika vonis tersebut adalah dzolim. Lantaran yang diklaim sebagai perkara protokol kesehatan, namun dinyatakan sebagai penyebaran berita bohong hingga dijatuhkan vonis pidana penjara.

"Putusan tadi mulai dari habib Rizieq sampai Andi Tatat terlihat berlebihan dan amat zolim. Karena kasusnya jelas adalah kasus protokol kesehatan bahwa baik habib Rizieq, habib Hanif, dan Andi Tatat justru malah membantu program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19," tuturnya

"Karena mereka (Rizieq) datang ke rumah sakit kemudian Andi Tatat selaku direktur rumah sakit berupaya menyembuhkan pasien yang kena Covid-19," tambahnya.

Rizieq Tolak Tawaran Grasi

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur telah menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap terdakwa Mantan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab pada perkara hasil tes swab RS Ummi.

Sebelum menutup sidang, Hakim Ketua khadwanto sempat menawarkan kepada terdakwa Rizieq Syihab menggunakan haknya untuk bisa menerima maupun menolak putusan dengan mengajukan banding.

"Sesuai pasal 196 KUHP saudara memiliki hak pertama menerima atau menolak putusan saat ini juga yaitu mengajukan banding. Kedua, hak untuk pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap," kata Khadwanto saat sidang pembacaan vonis di PN Jakarta Timur, Kamis (24/6).

Selain dua opsi tersebut, Khadwanto juga turut memberikan opsi lain untuk mengajukan permohonan pengampunan atau grasi kepada Presiden Joko Widodo, selaku hak terdakwa.

"Ketiga adalah mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden dalam hal saudara menerima putusan yang disebut grasi," lanjutnya.

Lantas yang langsung dijawab terdakwa Rizieq menolak dan menyatakan banding. Dengan alasan bila keterangan saksi ahli forensik dari tim jaksa penuntut umum (JPU) yang pada persidangannya sebelumnya sempat ditolak kehadirannya oleh Rizieq, karena turut berprofesi selaku aparat kepolisian.

"Ada beberapa hal yang saya tidak bisa terima. Di antaranya jaksa yang menghadirkan ahli forensik padahal di pengdilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya keberatan majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik didalam penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946," jawab Rizieq

"Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding," lanjut Rizieq.

Sejalan dengan keputusan Rizieq, Menantunya Hanif Alatas dan Dirut dr Andi Tatat memutuskan juga mengajukan banding dan menolak vonis majelis hakim yang masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

Karena dianggap telah terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti turut serta menyebarkan berita bohong sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Walaupun demikian vonis kepada para terdakwa lebih ringan ketimbang tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) yang telah menuntut Rizieq selama enam tahun, Hanif Alatas dua tahun, serta Andi Tatat dua tahun.