Punya Alat Pengawas, Ridwan Kamil Minta Pabrik Tak Lagi Coba Buang Limbah ke Citarum

Selama tahun 2018, tim Satuan Tugas (Satgas) Sungai Citarum Harum sudah menangani lebih dari 200 kasus dugaan pelanggaran. Selain penegakan hukum, mereka pun masih fokus dalam agenda preventif berupa pengawasan.

"Saya laporkan, (sejak 2018) ada 200-an kasus pelanggaran yang sudah naik ke Gakkum. Dari 200 yang berproses, ada 6 berkaitan perdata, 2 pidana, dan denda terbayarkan ada sekitar Rp13 milliar," ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melalui siaran pers yang diterima, Selasa (26/1).

Emil yang juga Komandan Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum mengatakan proses pengawasan sungai sepanjang 297 km ini membutuhkan peran dan dukungan semua pihak melalui kerja sama Pentahelix.

Maka dari itu ia pun mengapresiasi bantuan berupa mobil pengawasan lapangan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI) terkait program Citarum Harum.

Selain mobil, mereka menyerahkan alat penunjang lain seperti perahu karet, drone, juga alat ukur kualitas air tanah logam berat. "Sehingga dengan alat-alat ini, kami lebih optimistis menangani masalah lingkungan di Citarum Harum," kata dia.

Lewat agenda penyerahan bantuan mobil pengawasan ini, ia berpesan kepada korporasi yang berada di wilayah Sungai Citarum untuk menjaga agar limbahnya tidak mencemari lingkungan.

"Karena sistem penegakan hukum sudah sangat tegas, kami tidak main-main. Kami punya alat canggih juga sehingga mereka yang masih niat melanggar dengan kebiasaannya harus berhadapan dengan hukum," tegas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, pihaknya memberikan satu peralatan pengawasan lapangan berupa mobil dan dukungan alat pendukung lainnya untuk memperkuat penanganan kasus-kasus lingkungan hidup yang ada di Jabar khususnya berkaitan Citarum Harum

"Selama beberapa tahun ini, kami bersama dengan Pemda Provinsi Jabar intensif melakukan pengawasan, baik terkait pengawasan sanksi administratif, penegakan hukum pidana, maupun penegakan hukum perdata," ucap Rasio.