Ridwan Kamil Siapkan Tempat untuk Penyandang Disabilitas di Wyata Guna

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menyiapkan tempat untuk puluhan penyandang disabilitas yang memasang tenda di trotoar Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Namun mereka ingin melakukan negosiasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Diketahui pemasangan tenda itu dilakukan sebagai bentuk protes terkait penerapan status Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna menjadi Balai Rehabilitasi yang dinilai merugikan.

"Kita sudah mediasi, dan Pemprov sebagai bukan pihak berperkara mencoba memberikan solusi dan sudah diberikan solusi," kata dia saat ditemui di Bandung, Kamis (16/1).

"Ada tempat pengganti di (Dinsos Jabar) Jalan Cibabat, transportasi kita urus lewat Dishub, makanan dijamin, dari pihaknya kan menolak ingin menegosiasikan ini langsung dengan Kementerian Sosial," ujar dia melanjutkan.

Pria yang akrab disapa Emil itu pun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial mengenai polemik ini.

Dari dialog dengan kementerian, perubahan status Wyata Guna menjadi balai bertujuan memfasilitasi lebih banyak warga penyandang disabilitas untuk menerima manfaat.

Namun belum ada solusi yang ditemukan. Terlebih Provinsi Jabar tidak memiliki kewenangan terkait perubahan status Wyata Guna.

"Jadi komunikasi terus dilakukan, termasuk Pak Menteri juga nelepon, ya nanti kita lihat. Karena posisi utamanya kami tidak bisa mengambil keputusan," jelas dia.

"Alasan dari Menteri kan yang ngantre mau sekolah, mau memanfaatkan itu banyak, tempat terbatas, karena perubahan panti ke balai ini mengakibatkan balai ini tidak ada yang namanya permanen, semuanya sifatnya menjadi pendidikan pelatihan sebulan enam bulan. Kalau di Cibabat (fasilitas Dinsos) bisa selamanya kalau mau bentuknya kan panti," pungkasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Jabar Adun Abdullah Syafii mengatakan penyediaan tempat itu sebagai bagian dari masalah kemanusiaan. Tawaran ini sudah disampaikan berbulan-bulan lalu.

"Sebetulnya dari dulu juga kita sudah siap karena ada empat orang usia SMP dan SMA dari Wyataguna yang sudah di sini dan mereka betah," tutur Adun.

Pemprov Jabar juga telah melayangkan permohonan pengelolaan Wyataguna beberapa waktu lalu. Namun, Kementerian Sosial tak memenuhi permintaan Pemprov Jabar.