Disebut lakukan pungutan buat turnamen tenis, puluhan hakim polisikan jubir KY

Puluhan hakim menyambangi Mapolda Metro Jaya. Kedatangan mereka guna melaporkan juru bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, atas tuduhan fitnah.

Laporan itu dipicu tudingan Farid terhadap Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) melakukan pungutan sebesar Rp 150 juta untuk menggelar turnamen tenis di Denpasar, Bali.

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, Farid juga menuduh pimpinan MA telah memungut uang Rp 200 juta dari Ketua Kejaksaan Tinggi (Kejati) di seluruh Indonesia setiap saat melakukan pembinaan terhadap hakim di daerah-daerah.

"Itu tidak benar, kita merasa difitnah jadi kedua lembaga ini baik dari PTWP maupun pimpinan pengadilan tingkat banding bahwa pungutan semacam itu tidak ada sama sekali," kata Suhadi di Mapolda Metro Jaya, Senin (17/9).

Menurut Suhadi, turnamen tenis yang digelar PTWP menggunakan dana iuran dari setiap anggota sebesar Rp 60 ribu tiap bulan. Dana iuran ini telah disepakati dalam kongres dan telah berlangsung rutin sejak puluhan tahun yang lalu.

"Ditentukan dalam kongres PTWP bahwa program kerja yang harus dijalani setiap masa pengabdiannya itu adalah menyelenggarakan tenis secara nasional dan ini sudah dari tahun 50-an sudah terselenggara seperti ini," ujarnya.

Atas tudingannya itu, Farid diduga melakukan penistaan terhadap PTWP selaku organisasi himpunan para para hakim di seluruh Indonesia, pencemaran nama baik melalui media cetak dan online yang terdapat pada media cetak.

"Itu komerntar dari yang bersangkutan nggak benar, makanya kita merasa dicemarkan difitnah tidak ada pungutan seperti itu terutama dalam muatan di Kompas pada hari Rabu 12 September 2018," tegasnya.

Lebih lanjut prihal pernyataan itu diungkapkan secara pribadi atau lembaga, ia menegaskan kalau hal itu tengah ditangani oleh kepolisian. "Nah itu yang dipertanyakan. Menurut Kompas menurut keterangan yang bersangkutan yang didapat di Jakarta. Apakah nama pribadi atau lembaga penyidik yang akan menentukan," pungkasnya.

Laporan itu diterima polisi dengan nomor LP/4965/IX/2018/PMJ Dit Reskrimum dan LP/4966/IX/2018/PMJ Dit Reskrimum. Farid terancam dijerat Pasal 28 Ayat 2 juncto pasal 45 huruf A ayat 2 dan atau pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 311 KUHP dan atau 310 KUHP.