Tak gelar demo May Day, ratusan buruh di Solo pilih kegiatan jalan sehat

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tak ada aksi demonstrasi di Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Solo, Selasa (1/5). Para buruh memanfaatkan hari libur kali ini dengan kegiatan jalan sehat.

Ratusan buruh memulai berkumpul di depan Plaza Sriwedari Jalan Slamet Riyadi, sejak pukul 6.30 WIB. Tak hanya para buruh, kegiatan tersebut juga diikuti instansi pemerintah dan para pengusaha.

Tepat pukul 07.00 WIB, jalan sehat dilepas oleh Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota, Achmad Purnomo, Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ribut Hari Wibowo, Dandim 0735/Surakarta, Letkol Inf Ali Akhwan, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Surakarta, Agus Sutrisno.

Dalam sambutannya Rudyatmo mengatakan, peringatan Hari Buruh dengan demonstrasi tidak akan bisa menyelesaikan persoalan apalagi tuntutan. Rudyatmo mengaku, sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan para pengusaha dan serikat pekerja terkait kegiatan tersebut.

"Kita sudah berkoordinasi dengan para pengusaha. Kedepan saya ingin kegiatan ini bisa diikuti lebih banyak peserta," katanya.

Rudyatmo mempersilakan para buruh tetap bekerja. Ia juga menawarkan kepada anak istri atau anak suami yang tidak tercover jaminan kesehatan nasional (JKN), untuk diberikan JKN berupa KIS.

Tak hanya itu, biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga tidak mampu untuk biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah melalui Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) non tunai.

"Dengan demikian anak-anak bisa menempuh pendidikan di Solo dengan baik," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Solo, Agus Sutrisno menambahkan, ada 350 pekerja di Solo yang ikut dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai instansi baik swasta maupun instansi pemerintah.

Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Solo, Hudi Wasisto menyampaikan, pihaknya ingin tuntutannya bisa langsung didengar oleh pemerintah tanpa harus melakukan aksi demonstrasi.

"Kita ingin pemerintah langsung mendengar tuntutan kami. Sehingga tahun ini kami tidak melakukan aksi demonstrasi," pungkasnya.