Disebut SDA nikmati kuota haji, Mega cuek, kader PDIP beda statemen

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui telah membagikan sisa kuota haji ke sejumlah pihak. Mantan Ketua Umum PPP ini bahkan menyebutkan pihak-pihak yang menerima jatah kuota haji tersebut.Mereka yakni; anggota dan pimpinan DPR, Kementerian dan lembaga, wartawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh publik. Bahkan, mantan ketua umum PPP ini menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pendiri PAN Amien Rais salah satu pihak yang menikmati kuota haji tersebut."Di antaranya untuk Paspampres Wapres lebih dari 100 orang, almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri 50 orang, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro 70 orang, Amien Rais 10 orang, Karni llyas 2 orang, keluarga Suryadharma Ali 6 orang, KPK 6 orang dan sejumlah dari media cetak maupun elektronik lainnya," kata Suryadharma dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9).Meski demikian, Suryadharma menolak jika dirinya disebut melakukan dugaan korupsi terkait ibadah haji. Sebab dia mengklaim, tidak ada calon jemaah haji yang merasa haknya dirampas atas pembagian kuota haji tersebut.Dikonfirmasi soal itu, Megawati enggan berkomentar. Dengan diam seribu bahasa, Megawati lebih memilih bergegas masuk ke mobilnya dan meninggalkan lokasi acara peringatan Hari Aksara Internasional di gedung Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/9) malam kemarin. Sementara itu, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan jika pihak berwajib meminta ganti dana haji tersebut, Megawati siap mengganti ongkos haji yang sudah dibiayai negara."Ibu Mega itu menghormati hukum. Apapun keputusan hukum pasti akan dihormati. Misalkan loh ya, kalau nanti harus ganti uang berangkat haji, ganti aja. Orang ibu itu diundang (dikasih) enggak minta," ujar Eva.

Dirinya juga mengaku ikut serta dalam rombongan pada saat melaksanakan haji yang dibiayai negara. Namun pada waktu itu dirinya sebagai tim pengawas."Ibu Mega masa terlibat, orang undangan kok. Gini loh kalau aku diundang haji aku mau, karena haji ini suatu untuk ibadah. Pasti kesuciannya pasti dijaga, kan asumsinya begitu, kalau kemudian ada prosedur yang enggak beres. Ini mengejutkan kita semua. Ya kalau kita misalkan diundang, kalau itu korupsi ya enggak bakal mau. Gitu loh ekstremnya. Karena beliau (Mega) diundang Pak Menteri, ya merasa terhormat," terang Eva.Menurut Eva, Megawati tidak tahu menahu soal kuota haji. Dia juga menegaskan Mega tak meminta-minta kuota haji."Yang saya memprihatinkan kok ibu (Mega) dijebak begitu. Ya prosedur enggak benar, kan enggak dikasih tahu kalau ini dananya belum tentu benar pasti enggak ada yang mau berangkat," bebernya.Lebih jauh Eva menilai Megawati tidak salah karena diundang ibadah haji resmi oleh mantan Menteri Agama Suryadharma Ali."Ya memang diundang ibadah haji. Dan itu normal, beberapa kali diundang. Tapi biarlah proses hukum yang membuktikan. Sebetulnya dananya itu seperti apa dan semua kita menghormati keputusan hakim seperti apa," pungkasnya.Berbeda dengan Eva, mantan Sekjen PDIP Pramono Anung membantah pernyataan Suryadharma Ali. Pramono mengaku saat itu dirinya ikut dalam rombongan Megawati Soekarnoputri di dalam menunaikan ibadah haji.

Menurutnya, Mega tidak menjalankan ibadah haji dengan kuota haji yang diberikan Menteri Agama saat itu."Itu kan saya ikut juga dalam rombongan, walaupun saya sebagai ketua pengawas DPR (saat itu), enggak ada (menikmati sisa kuota ibadah haji tahun 2012)," kata Pramono di Istana, Jakarta, Selasa (8/9).Pramono menegaskan, Megawati maupun Almarhum Taufieq Kiemas saat itu menjalankan ibadah haji melalui travel yang telah ditunjuk."Jadi, Pak Taufieq maupun ibu pergi haji ya pergi haji saja, melalui travel yang sudah ditunjuk," jelas Pramono yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet.Bantahan juga datang dari politikus PDIP Masinton Pasaribu. Dia menilai sebaiknya SDA tak perlu menyeret-nyeret orang lain atas perbuatan yang dilakukannya sendiri."Bu Mega tidak terlibat tentang persoalan itu. Kalau sudah tenggelam (ditahan) jangan mengajak orang lain. Apalagi Bu Mega tak ada kaitannya soal itu," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9).Ditemui terpisah, politikus PDIP lainnya Junimart Girsang meminta agar awak media langsung menanyakan hal ini ke Ketua Umum PDIP itu karena ia menilai hal tersebut hanya Megawati seorang yang mengetahuinya. "Tanya beliau, saya bukan Ibu Megawati," katanya.