Hari Antikorupsi, SBY minta dunia perpajakan disorot

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum agar mencegah kerugian negara akibat kasus korupsi. Ada empat hal yang harus menjadi titik perhatian KPK, Polri dan Kejaksaan Agung dalam melakukan pencegahan.Salah satunya kasus korupsi yang terjadi di bidang perpajakan. Sebab, bidang tersebut memiliki peranan besar terhadap pemasukan negara."Saya berharap para penegak hukum juga melihat lebih tajam tentang dunia perpajakan. Jangan sampai ada penyimpangan dan korupsi, dampaknya sangat besar bagi penerimaan negara dan bagi pembelanjaan untuk pembangunan," kata SBY.

Hal itu disampaikan SBY saat berpidato pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013 di Istana Negara, Senin (9/12). Hadir semua pemimpin penegak hukum dan sejumlah menteri dalam acara tersebut.Dia menilai, dua kasus besar yang melibatkan pegawai pajak memberikan dampak besar terhadap penerimaan negara. Sebab, baik wajib pajak maupun penerima pajak dapat terlibat dalam kasus korupsi atau pun kolusi."Yang bisa terjadi wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya negara dirugikan, petugas pajak bisa melakukan korupsi. Keduanya bisa kolusi," tandasnya.Tak hanya itu, kemungkinan terbesar penyimpangan juga terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Bidang ini disinyalir dapat memperbesar peluang mark-up, pengeluaran fiktif di setiap lembaga negara maupun kementerian."Cegah terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam pengeluaran izin, baik pusat dan daerah. Di daerah yang dulunya hampir tidak ada kasus sekarang di daerah pun terjadi penyimpangan dana pemberian izin. Ini konsekuensi dari Otda. Suap, benturan kepentingan, penyimpangan yang sering terjadi menjelang pilkada," lanjutnya.Pengawasan juga harus dilakukan terhadap penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak terjadi penyimpangan. Sebagian besar kasus korupsi ini sudah ditangani KPK yang dimulai dari terjadinya kolusi antara lembaga eksekutif dan legislatif."Bebaskan kolusi antara oknum pemerintah dan oknum DPR baik pusat dan daerah. Banyak sekali ditangani KPK yang berangkat dari kolusi, penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah dan oknum DPR kita baik pusat dan daerah. Jumlahnya tidak sedikit," ujar SBY.