Pemprov Babel Dukung Kebijakan Komdigi untuk Pembatasan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi). Kebijakan ini akan membatasi akses akun pada sejumlah platform media sosial (medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun, yang rencananya akan mulai diberlakukan pada 28 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif penggunaan media sosial yang berlebihan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Babel, Asyraf Suryadin, menegaskan bahwa kebijakan pembatasan ini sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Ia menyambut positif inisiatif Komdigi yang bertujuan mencegah risiko tinggi yang ditimbulkan oleh platform digital terhadap mental dan perkembangan anak.

Asyraf Suryadin juga menyoroti bahwa selama ini anak-anak terlalu bebas menggunakan media sosial, yang menjadi salah satu pemicu tindak kekerasan terhadap anak-anak di daerah tersebut. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol ini dapat memicu berbagai masalah serius, sehingga pembatasan menjadi krusial. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda.

Penggunaan media sosial yang kebablasan tidak hanya memicu kekerasan, tetapi juga berdampak negatif terhadap mental dan perilaku anak-anak. Asyraf Suryadin menyebutkan contoh seperti terjadinya perkawinan usia dini dan perilaku menyimpang lainnya yang melanggar norma agama, budaya, serta sosial. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya intervensi kebijakan untuk menjaga moral dan etika anak-anak bangsa.

Lebih lanjut, Asyraf Suryadin menjelaskan bahwa anak-anak yang menggunakan media sosial atau bermain game online secara berlebihan merupakan salah satu pemicu tingginya tindak kekerasan fisik, seksual, dan mental. Tingginya angka kasus kekerasan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Dampak jangka panjang dari paparan konten yang tidak sesuai usia sangat mengkhawatirkan.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama agar anak-anak ini tidak mengalami kekerasan yang dapat merusak masa depan,” ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi tanggung jawab kolektif masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Pembatasan medsos anak diharapkan dapat meminimalisir risiko tersebut.

Menyikapi kebijakan Komdigi ini, Asyraf Suryadin mengimbau para orang tua untuk memberikan dukungan penuh. Dukungan orang tua sangat vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak. Kolaborasi antara pemerintah dan keluarga menjadi kunci utama.

Orang tua juga diharapkan untuk selalu menjaga dan memperhatikan perubahan perilaku anak dalam keluarganya. Pengawasan aktif dari orang tua dapat membantu mendeteksi dini jika ada indikasi anak terpapar hal-hal negatif dari media sosial. Perubahan sekecil apa pun perlu diperhatikan demi kebaikan anak.

“Di tengah kemajuan teknologi informasi ini, anak-anak sangat rawan sekali menjadi korban kekerasan ataupun berperilaku menyimpang, karena kurangnya pengawasan terhadap orang tua maupun keluarga terdekatnya,” kata Asyraf Suryadin. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi aktif orang tua sangat diperlukan untuk melindungi masa depan anak-anak dari ancaman dunia digital.

Sumber: AntaraNews