Pemkab Sigi Gandeng KLHK Perkuat Tata Kelola Karbon Daerah, Jamin Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, baru-baru ini menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat optimalisasi perdagangan karbon di wilayah Sigi yang kaya potensi alam. Inisiatif ini digagas demi mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi.

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, menegaskan komitmen daerah dalam pelestarian hutan, terutama di Cagar Biosfer Lore Lindu. Menurutnya, upaya ini tidak hanya menjaga ekologi, tetapi juga harus berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat. Optimalisasi jasa lingkungan menjadi kunci utama dalam strategi pembangunan daerah.

Samuel Yansen Pongi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat sebagai aktor utama dalam tata kelola ekonomi karbon. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan KLHK, diharapkan langkah Kabupaten Sigi dalam implementasi nilai ekonomi karbon dapat dipercepat. Transparansi dan dampak luas bagi pembangunan ramah lingkungan menjadi prioritas utama.

Kabupaten Sigi memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon berkat luasnya tutupan hutan yang signifikan di wilayahnya. Keberadaan Cagar Biosfer Lore Lindu menjadi aset penting yang mendukung inisiatif ini. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memanfaatkan aset tersebut demi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

Samuel Yansen Pongi menyatakan bahwa pelestarian hutan harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan menjadi fokus utama dalam upaya ini. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara konservasi alam dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Keterlibatan masyarakat lokal merupakan elemen krusial dalam program tata kelola karbon ini. Dengan tagline "hutan terjaga dan rakyat sejahtera", Pemkab Sigi berharap masyarakat dapat menjadi pelaku utama. Ini akan memastikan bahwa manfaat ekonomi karbon dirasakan langsung oleh komunitas di sekitar hutan.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sigi dan KLHK dianggap vital untuk mempercepat implementasi nilai ekonomi karbon. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan kerangka kerja yang transparan dan berdampak luas. Tujuannya adalah pembangunan daerah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam adalah dengan tetap melibatkan masyarakat adat. Keterlibatan ini krusial untuk menjaga kelestarian kawasan hutan. Pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat menjadi bagian integral dari program ini.

Samuel Yansen Pongi menekankan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam perdagangan karbon sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan program di daerah tersebut. Dengan demikian, hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi seiring dengan upaya konservasi dan ekonomi.

Sumber: AntaraNews