Pemkab Banyumas Dukung Penuh Pembangunan Kantor Imigrasi Purwokerto untuk Pelayanan Optimal

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, menunjukkan komitmen kuatnya untuk memfasilitasi pembangunan Kantor Imigrasi di Purwokerto. Inisiatif ini bertujuan mendekatkan akses pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah tersebut. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan dukungan penuh Pemkab dalam penyediaan lahan, sementara biaya pembangunan kantor akan ditanggung oleh pihak Imigrasi.

Dukungan ini muncul setelah audiensi antara Bupati Sadewo Tri Lastiono dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, di Purwokerto. Rencana pembangunan Kantor Imigrasi Purwokerto ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat akan layanan keimigrasian yang lebih mudah dan efisien. Keberadaan kantor ini akan memangkas jarak dan waktu yang selama ini harus ditempuh warga untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Sebelumnya, permohonan serupa pernah diajukan namun ditolak, namun kini wacana tersebut kembali mengemuka dengan respons positif dari Pemkab Banyumas. Kesiapan Pemkab untuk menyediakan lahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan rencana pembangunan instansi vertikal ini. Hal ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan bahwa Pemkab Banyumas akan memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Kantor Imigrasi Purwokerto. Sadewo mengungkapkan bahwa saat ini, pihak Imigrasi hanya membutuhkan lahan, karena biaya pembangunan kantor akan sepenuhnya ditanggung oleh mereka. Pengalaman sebelumnya saat menjabat Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023, permohonan pembangunan Kantor Imigrasi di Purwokerto sempat ditolak, namun kini ia siap mendukung penuh adanya wacana baru ini.

Pemkab Banyumas telah menyiapkan lahan strategis untuk pembangunan Kantor Imigrasi Purwokerto di kawasan sekitar Terminal Bulupitu, Jalan Sultan Agung. Lokasi ini merupakan ruas jalan provinsi dan Pemkab memiliki aset seluas delapan hektare di area tersebut. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat, khususnya para tenaga kerja wanita (TKW) yang seringkali membutuhkan layanan paspor dan dapat dengan mudah menjangkau lokasi menggunakan bus.

Ketersediaan lahan yang memadai ini menjadi fondasi penting bagi realisasi pembangunan Kantor Imigrasi Purwokerto. Komitmen Pemkab dalam menyediakan infrastruktur dasar menunjukkan keseriusan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan layanan keimigrasian yang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses persetujuan dan pembangunan kantor.

Keberadaan Kantor Imigrasi di Purwokerto dinilai sangat krusial untuk mempermudah proses pembuatan paspor bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Saat ini, pencetakan paspor masih harus dilakukan di Kantor Imigrasi Cilacap, meskipun layanan keimigrasian sudah tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyumas. Bupati Sadewo Tri Lastiono menjelaskan bahwa Pemkab Banyumas harus mengirim kurir tiga kali seminggu ke Cilacap untuk mencetak paspor, yang tentunya memakan waktu dan biaya.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, menyoroti bahwa Purwokerto merupakan pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi, tidak hanya bagi Banyumas tetapi juga daerah sekitarnya seperti Purbalingga, Cilacap, hingga Tegal. Tingginya mobilitas ini, termasuk pekerja migran Indonesia dan banyaknya perguruan tinggi di Purwokerto, menjadi pertimbangan utama urgensi pembangunan Kantor Imigrasi Purwokerto. Dengan adanya kantor imigrasi di Purwokerto, pelayanan publik akan semakin dekat dan memudahkan masyarakat, tanpa harus bepergian ke Kantor Imigrasi Cilacap.

Purwokerto sebagai hub ekonomi regional membutuhkan fasilitas keimigrasian yang mandiri untuk mendukung pertumbuhan dan mobilitas penduduknya. Efisiensi layanan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya akan berdampak positif pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga akan mengurangi beban kerja Kantor Imigrasi Cilacap yang selama ini melayani area yang lebih luas.

Meskipun Pemkab Banyumas telah menyatakan kesiapannya, rencana pembangunan Kantor Imigrasi Purwokerto masih harus melalui serangkaian proses administratif. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, menjelaskan bahwa proses ini memerlukan pengusulan dan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Proses penetapan ini diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun sebelum pembangunan fisik dapat dilaksanakan.

Meski demikian, optimisme tetap tinggi mengingat kebutuhan yang mendesak dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Keberadaan Kantor Imigrasi Purwokerto akan secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mengurus paspor atau dokumen keimigrasian lainnya, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Diharapkan, seluruh tahapan proses dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal menjadi kunci keberhasilan proyek ini, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Banyumas dan wilayah sekitarnya. Pembangunan ini juga akan mendukung Purwokerto sebagai pusat pertumbuhan regional yang lebih modern dan efisien dalam pelayanan publik.

Sumber: AntaraNews