Merdeka.com - Pemerintah menjanjikan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri untuk program padat karya selesai sebelum Hari Natal atau paling lambat 24 Desember 2017. SKB empat menteri dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT) dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menteri PMK).

Pernyataan tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nata Irawan seusai membuka Rakernas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Selasa (12/12).

"Sebelum Natal tanggal mudah-mudahan sudah kita tandatangani SKB untuk padat karya. Dalam keputusan ini disepakati bahwa minimal 30 persen dari Dana Desa digunakan untuk upah tenaga kerja," katanya.

Irawan mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Permendes telah menyarankan agar Dana Desa diprioritaskan untuk program unggulan kawasan pedesaan (Prukades), BUMDes, gedung olahraga dan embung.

Dia mengungkapkan, saat ini jumlah desa di Indonesia ada 74.910. Tahun 2018 akan bertambah lagi menjadi 74.958 desa.

"Ada penambahan desa sebanyak 48 yang sudah disetujui oleh Menkeu dan Mendagri untuk dianggarkan alokasi dana desa," ujarnya.

Irawan menambahkan, untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait pengelolaan dana desa pihaknya akan memberikan pelatihan kepada kepala desa. Tak hanya terkait manajemen pemerintahan namun juga pengelolaan keuangan desa.

Ketua Dewan Pembina Papdesi, Budiman Sudjatmiko menjelaskan, rakernas Papdesi diikuti kepala desa dari 20 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Implementasi Dana Desa melalui UU No 6 Tahun 2014 beberapa tahun terakhir telah mempercepat pembangunan ekonomi di 74 ribu desa di Indonesia.