Pakar Tegaskan Pentingnya Kedaulatan Negara untuk Atasi Isu Sosial Ekonomi di Tengah Ketegangan Global

Pakar Hubungan Internasional Binus University, Dinna Prapto Raharja, menegaskan pentingnya perlindungan Kedaulatan Negara sebagai kunci utama untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi yang dihadapi suatu negara. Pernyataan ini disampaikan kepada ANTARA, Senin, menanggapi agenda pertemuan ke-82 Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) di Bangkok.

Dinna menyoroti bahwa di tengah meningkatnya ketegangan global, khususnya akibat perang di Timur Tengah, isu Kedaulatan Negara menjadi semakin krusial. Indonesia diharapkan dapat hadir sebagai suara penyeimbang yang mengingatkan pentingnya menghormati kedaulatan negara lain demi kemajuan bersama.

Menurut Dinna, praktik imperialisme yang dilakukan negara-negara adidaya untuk merebut dan melanggar kedaulatan negara lain justru berlawanan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi negara berkembang pada umumnya, karena mereka berhadapan dengan negara adidaya yang agenda utamanya bukan mengatasi ketimpangan global.

Ancaman Kedaulatan di Tengah Dinamika Global

Bahkan sebelum pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, Dinna menyebutkan bahwa agenda ESCAP terkait isu sosial ekonomi sudah terkendala perang dagang dan adu tarif antarnegara. Situasi ini kemudian berdampak signifikan pada masalah ketenagakerjaan di berbagai belahan dunia.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan peningkatan kesenjangan sosial pasca pandemi COVID-19, Dinna menggarisbawahi dampak serius terhadap kelompok paling rentan. Kelompok ini termasuk perempuan dan masyarakat yang menua, yang seringkali terpinggirkan dalam sistem ekonomi.

Studi yang dilakukan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling terdampak soal informalisasi pekerjaan. Selain itu, diskusi dengan Bappenas dan Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan bagaimana negara kesulitan menyalurkan bantuan bagi kelompok masyarakat yang menua, terutama karena mereka tidak punya pekerjaan dan kondisinya sakit.

Peran Strategis Indonesia di Forum UN ESCAP

Dinna berharap kompleksitas berbagai isu tersebut bisa disuarakan Indonesia secara efektif melalui forum UN ESCAP. Lembaga PBB ini diberi mandat untuk menjamin bahwa kegiatan ekonomi dan sosial negara-negara Asia Pasifik bisa berjalan dengan inklusif dan berkelanjutan.

Pertemuan ke-82 UN ESCAP berlangsung pada 20-24 April 2026 di Bangkok, Thailand, dengan agenda utama menyerukan kerja sama yang lebih kuat. Tujuannya adalah guna memastikan “tidak ada seorang pun tertinggal” di dunia yang sangat dinamis dan penuh tantangan.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Alisjahbana, menyatakan bahwa dalam setiap krisis, selalu terdapat peluang untuk merenung dan mempersiapkan diri lebih baik untuk masa depan. Ia menegaskan bahwa krisis ini menggarisbawahi sesuatu yang mendasar tentang kawasan Asia Pasifik yang sangat saling bergantung.

Armida menambahkan bahwa di tengah guncangan yang disebabkan meningkatnya ketegangan dan fragmentasi ekonomi, kawasan Asia Pasifik telah berulang kali menunjukkan kerja sama yang membuahkan hasil positif. Lebih dari 477 peserta dari 58 negara anggota mengikuti pertemuan yang diselenggarakan bersama oleh ESCAP, Azerbaijan, dan Thailand ini.

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan pengesahan resolusi yang mencakup beberapa poin penting, antara lain:

Dengan demikian, melalui forum internasional ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya dalam menyuarakan pentingnya Kedaulatan Negara dan kerja sama multilateral untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Sumber: AntaraNews