Mitos Polisi Biarkan Gedung DPRD Dikuasai Demonstran Terbantah, Polda Sulteng Prioritaskan Keselamatan Warga dalam Aksi Demonstrasi

Polda Sulteng menegaskan **keselamatan warga dalam aksi demonstrasi** adalah prioritas utama, membantah isu di media sosial. Bagaimana polisi memastikan keamanan dan ketertiban?

Polda Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam menjaga keselamatan seluruh elemen masyarakat, personel Polri, serta objek vital selama aksi penyampaian pendapat di muka umum. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya isu di media sosial yang menyebut polisi akan membiarkan gedung DPRD dimasuki demonstran.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng, AKBP Sugeng Lestari, di Palu, Minggu, menekankan bahwa Polri menghormati kebebasan berpendapat sesuai Undang-Undang. Namun, kebebasan tersebut harus tetap dalam koridor tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan hak-hak warga lainnya.

Dengan rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di sejumlah titik di Kota Palu pada Senin (1/9), Polda Sulteng memastikan akan melakukan pengamanan sesuai prosedur standar operasional (SOP). Langkah ini diambil untuk memberikan perlindungan kepada peserta aksi serta mengamankan lokasi dan rute yang telah ditentukan.

Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Aksi Damai

Polda Sulteng, bersama jajaran Polres, akan menerapkan prosedur pengamanan yang disiplin dan terukur dalam setiap aksi demonstrasi. Prioritas utama adalah melindungi keselamatan warga dalam aksi demonstrasi, personel polisi, serta mitra kamtibmas di lapangan.

AKBP Sugeng Lestari menjelaskan bahwa kepolisian bertanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan kepada peserta aksi, memastikan keselamatan warga dalam aksi demonstrasi. Koordinasi intensif juga dilakukan untuk memastikan setiap penyampaian pendapat dapat berjalan secara tertib dan damai.

Setiap langkah yang diambil oleh Polri di lapangan akan bersifat profesional dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa penanganan aksi dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya situasi yang kondusif.

Waspada Provokasi dan Ancaman Anarkisme

Masyarakat diimbau untuk selalu mewaspadai pihak-pihak luar yang berpotensi melakukan provokasi selama aksi demonstrasi. Provokasi semacam ini dapat menyebabkan aspirasi yang disampaikan menyimpang dari tuntutan semula dan berujung pada tindakan anarkis.

Tindakan anarkis meliputi perusakan fasilitas publik, penjarahan, atau bahkan pembakaran, yang tentu saja merugikan banyak pihak. Presiden RI telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas apabila terjadi insiden anarkis tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi para peserta aksi untuk tetap fokus pada tujuan penyampaian pendapat yang damai dan tidak mudah terprovokasi. Menjaga ketertiban adalah kunci agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Peran Serta Masyarakat dan Sekolah dalam Menjaga Kondusivitas

Selain pengamanan dari pihak kepolisian, peran serta masyarakat dan institusi pendidikan juga sangat krusial dalam menjaga situasi tetap kondusif. Pihak sekolah diminta untuk mengingatkan para pelajar agar tidak terlibat dalam aksi penyampaian pendapat saat jam pelajaran.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar tidak terganggu dan pelajar tetap fokus pada pendidikan mereka. Keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan risiko yang tidak diinginkan.

Polda Sulteng juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Meskipun kebebasan menyampaikan pendapat dihormati, penyampaian aspirasi harus selalu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi keselamatan warga dalam aksi demonstrasi dan ketertiban bersama.

Sumber: AntaraNews