Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta partai politik terbuka soal transaksi keuangan. Termasuk pengeluaran dan sumber dana yang masuk ke dalam partai.

"Kuncinya transparan. Kami ingin pendanaan ini transparan dan akuntabel," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Senin (25/6).

Menurut Pahala, KPK tidak pernah mempersoalkan sumber dana yang diterima oleh sebuah partai selama pengelolaan keuangannya terbuka dan mudah diakses masyarakat.

"Kalau pengusaha menyumbang, boleh saja. Terbuka saja, bilang. Supaya orang bisa akses. Yang masalah itu kalau yang di belakang pintu," kata dia.

Apalagi, dia mengungkapkan, selama ini partai politik kerap mengeluh tak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan roda organisasi. Namun keluhan tersebut tiba-tiba hilang saat menggelar musyawarah nasional (Munas).

"Kelihatannya ada yang tidak nyambung. Kalau ketemu kita, (mengaku) miskin semua, tapi kalau Munas paten banget. Berarti kan ada fundraising (penggalangan dana) yang tidak dipublikasikan," jelasnya.

Mendukung transparansi keuangan sebuah partai, Pahala mengusulkan agar sebuah partai mendapat bantuan dana yang lebih dari pemerintah. Apalagi, dia mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan, biaya untuk mengikuti kontestasi politik sangat besar.

"Bukan biaya kampanye yang besar. Yang besar itu mahar, dan yang kedua itu barulah biaya saksi di TPS (tempat pemungutan suara)," kata dia.

Pahala mengatakan, selama ini calon kepala daerah menanggung seluruh biaya kontestasi. Agar pratik semacam itu hilang, menurutnya, partai harus memiliki dana yang cukup agar tak meminta mahar dan sebagainya kepada calon kandidat.

"Biaya besar ini bisa dihilangkan kalau partainya kuat dan punya sumber pendanaan resmi. Itu yang kita dorong, makanya kalau partai mau fundraising bagus. Tapi terbuka, supaya jangan dibebankan ke kandidat, kalau kandidat yang dibebankan susah," tutupnya.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com