Konflik AS-Iran: Menguak Akar Ketegangan dari Revolusi 1979 hingga Gejolak Terkini
Konflik AS-Iran kembali memanas, berakar dari dukungan Amerika Serikat terhadap Shah Iran yang tiran pada Revolusi 1979, memicu ketegangan yang terus berlanjut hingga kini dan membentuk memori kolektif anti-AS.
Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran saat ini kembali memanas, menunjukkan akar ketegangan yang sangat dalam dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Dukungan Amerika Serikat terhadap Shah Iran Mohammad Reza Pahlavi, yang berkuasa secara despotik dan tiran, menjadi pemicu utama Revolusi Iran pada tahun 1979. Pahlavi, yang memerintah selama 38 tahun sejak 1941, berakhir tragis dan sejak saat itu, AS menjadi musuh utama bagi rakyat Iran.
Revolusi Iran tercatat sebagai salah satu revolusi terbesar ketiga di dunia, menyusul Revolusi Bolshevik di Rusia (1917) dan Revolusi Prancis (1789). Ketiga revolusi besar ini memiliki kesamaan dalam mengubah sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi pemerintahan yang berlandaskan pada rakyat.
Di Iran, revolusi yang dipimpin oleh ulama kharismatik Ayatullah Khomeini—yang saat itu berusia 77 tahun—berhasil mengakhiri sistem pemerintahan kerajaan selama 2.500 tahun sejak berdirinya Kerajaan Persia. Revolusi ini kemudian melahirkan Republik Islam, sebuah sistem yang memadukan teokrasi (ulama/Ayatullah) dengan demokrasi perwakilan.
Akar Konflik: Dukungan AS terhadap Rezim Shah Pahlavi
Revolusi Iran dipicu oleh kepemimpinan diktator Shah Iran Mohammad Reza Pahlavi, yang secara terang-terangan didukung oleh Amerika Serikat. Selama 38 tahun berkuasa, Reza Pahlavi dikenal menindas rakyat dan ulama, serta membelenggu kebebasan berpendapat. Rezim ini juga terkenal korup di mata publik.
Meskipun demikian, Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Richard Nixon, Gerald Ford, hingga Jimmy Carter, terus mendukung rezim tiran ini. AS menyebut Shah Pahlavi sebagai 'mitra strategis', menjual senjata, dan mengeruk minyak dari Iran.
Perlawanan terhadap Shah Iran sudah dimulai sejak tahun 1962, terutama dari kalangan ulama di kota kecil Qom. Para ulama, yang dipimpin Khomeini, memprotes revisi undang-undang pemilu, reformasi tanah, privatisasi perusahaan negara, dan pelantikan pejabat tanpa Al-Quran. Khomeini bahkan menuduh Shah Iran menyebarkan korupsi moral serta menjadi agen Amerika Serikat dan Israel.
Perlawanan Ulama dan Tragedi 15 Khordad
Kemarahan Shah Iran memuncak hingga Ayatullah Khomeini ditangkap pada Juni 1963, tindakan ini memicu kemarahan besar di kalangan ulama dan rakyat Iran. Demonstrasi besar-besaran pun pecah di berbagai kota seperti Qom, Teheran, Shiraz, Mashhad, dan Varamin.
Demonstrasi pada 5-6 Juni tersebut berujung pada kerusuhan yang menelan banyak korban jiwa. Polisi melaporkan 380 orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap, meskipun ada perkiraan yang menyebutkan lebih dari seribu orang tewas. Tragedi berdarah ini dikenal sebagai 15 Khordad, sesuai kalender Iran.
Akibat kerusuhan tersebut, Khomeini diasingkan ke Turki, lalu ke Irak, di mana ia terus melancarkan gerakan perlawanan. Shah Iran yang terpojok kemudian meminta Irak untuk mengusir Khomeini. Pada tahun 1978, Khomeini pindah ke Paris, Prancis, dan perlawanan terus berlanjut dari sana.
Jatuhnya Shah dan Lahirnya Republik Islam Iran
Dari rumahnya yang sederhana di Neauphle-Le-Chateau, pinggiran kota Paris, Khomeini terus berkotbah dan mengobarkan semangat revolusi untuk menggulingkan Shah Iran yang otoriter. Khotbah-khotbah ini direkam dalam kaset dan diselundupkan oleh para pengikutnya ke Iran, mengingat pada masa itu internet belum tersedia.
Di Iran, kaset-kaset tersebut diperbanyak dan diedarkan secara luas di kalangan ulama, mahasiswa, aktivis pergerakan, hingga kalangan sekuler yang menentang rezim otoriter Shah Iran. Gerakan rakyat dan mahasiswa semakin membesar seperti bola salju. Shah Iran mencoba melawan dengan menculik para pendukung Khomeini, termasuk mahasiswa dan cendekiawan, namun tindakan ini justru memicu kemarahan rakyat yang lebih besar.
Kerusuhan kembali pecah, menyebabkan ribuan orang luka-luka dan tewas. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, sebagian militer yang awalnya memihak Shah Iran berbalik mendukung Khomeini. Pada tahun 1979, sejarah besar terukir di Iran; Shah Iran yang semakin tidak berdaya dibawa oleh pasukan Amerika Serikat ke Aswan, Mesir, pada 16 Januari 1979, mengakhiri kekuasaannya selama 38 tahun.
Kepergian Raja Iran ini membuka jalan bagi kepulangan Khomeini pada 1 Februari 1979. Pemimpin kharismatik ini disambut oleh jutaan orang di jalan-jalan Teheran. Khomeini kemudian diangkat sebagai Pemimpin Tertinggi (Ayatullah) dan mengubah konstitusi Iran dari sistem kerajaan yang telah berlangsung 2.500 tahun menjadi Republik Islam Iran.
Krisis Sandera dan Sanksi Ekonomi AS
Sentimen anti-AS tidak berakhir dengan tumbangnya rezim Pahlavi, bahkan justru semakin meningkat. Kemarahan mahasiswa Iran meledak ketika mengetahui bahwa mantan Raja Iran tersebut dilindungi oleh Amerika Serikat dan bahkan kemudian berobat di negara itu. Pada 4 November 1979, mahasiswa Iran menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, menyandera 66 warga Amerika, termasuk para diplomat.
Insiden ini menjadi drama baru yang mempertegang hubungan kedua negara. Sebuah operasi militer rahasia AS pada April 1980 untuk menyelamatkan sandera gagal total, mempermalukan Amerika. Beberapa helikopter AS bahkan rusak dan bertabrakan, menewaskan delapan personel militer AS.
Penyanderaan, yang berlangsung selama 444 hari—terlama dalam sejarah—berakhir pada 20 Januari 1981, melalui Perjanjian Aljazair antara pemerintah Iran dan Amerika. Para sandera dibebaskan bertepatan dengan pelantikan Presiden AS Ronald Reagan, menggantikan Jimmy Carter yang dianggap gagal dalam krisis politik dengan Iran ini.
Di masa kepemimpinan Reagan, hubungan diplomatik tidak segera membaik. Reagan tetap mempertahankan sanksi ekonomi terhadap Iran yang telah diterapkan oleh Jimmy Carter pada November 1979. Sanksi tersebut meliputi penghentian impor minyak dari Iran dan pembekuan sekitar 8 miliar dolar AS aset Iran di Amerika Serikat.
Sanksi AS terhadap Iran bahkan diperluas secara bertahap di masa Reagan, mencakup embargo impor penuh serta embargo perdagangan dan investasi minyak. Tidak puas menekan Iran, AS, melalui kekuatannya di Dewan Keamanan PBB, mendorong sanksi internasional yang lebih keras terhadap Iran dengan berbagai dalih, termasuk program nuklir. Tekanan maksimal dari AS dan sekutunya menyebabkan Iran dikenai beberapa kali embargo senjata dan pembatasan finansial.
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang berlaku sejak 2006 terus diperbarui. Namun, meskipun terus-menerus ditekan, Iran tidak patah. Pada 18 Oktober 2020, embargo senjata PBB seharusnya berakhir secara otomatis. Namun, pada September 2025, PBB kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran, setelah Prancis, Jerman, dan Inggris menyebutkan Iran melanggar resolusi sebelumnya dalam persenjataan nuklir.
Gejolak Terkini dan Ingatan Kolektif Revolusi
Iran terus ditekan baik dari luar maupun dalam negeri, dengan Amerika Serikat sebagai pemain utamanya. Sejak 28 Desember, demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah kota di Iran, menelan korban jiwa. Alasan unjuk rasa meliputi kondisi ekonomi, inflasi tinggi, dan nilai tukar mata uang yang rendah. Isu ekonomi ini kemudian berkembang menjadi tuntutan politik untuk menggulingkan kekuasaan.
Pemain penting dalam unjuk rasa perubahan ini adalah Reza Pahlavi, putra Shah Iran Mohammad Reza Pahlavi yang digulingkan dalam Revolusi Iran 1979. Pahlavi muda ini menetap di Washington, Amerika Serikat, sejak tahun 1978 di bawah perlindungan AS. Sejak beberapa tahun terakhir, Pahlavi menggalang kekuatan di Iran dan menyatakan dirinya sebagai Putra Mahkota.
Demonstrasi ini terkesan dipersiapkan secara matang, terpola, masif, dan penuh kekerasan. Presiden Donald Trump secara terbuka mendukung unjuk rasa ini, bahkan mengancam akan menyerang Iran apabila menindak demonstran. "AS siap membantu," kata Trump saat berpidato di Detroit Economic Club, Selasa (13/1/2026), yang juga diunggah melalui platform Truth Social. Trump juga mendorong demonstran—yang disebutnya sebagai patriot—untuk terus melakukan aksi dan menguasai institusi-institusi pemerintah.
Apabila AS menyerang dengan target menggulingkan pemerintah Iran, hal tersebut tidak akan mudah mengingat teknologi persenjataan Iran yang semakin kuat dan canggih. Selain itu, Amerika Serikat juga menghadapi persoalan dengan masa lalunya sebelum Revolusi 1979, di mana AS adalah pendukung utama Shah Reza Pahlavi yang korup dan penindas rakyat serta ulama.
Munculnya nama Reza Pahlavi dalam gerakan demonstrasi justru membangkitkan kembali memori kolektif ulama—kelompok yang memiliki akar kuat dan sangat berpengaruh di Iran. Putra Pahlavi yang didukung AS dan Israel itu membawa pesan buruk akan kembalinya rezim penindas dan boneka, apalagi penggulingan ini akan membawa konsekuensi perubahan sistem pemerintahan, kembali pada kerajaan dan sekuler.
Sumber: AntaraNews