Merdeka.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zainut Tauhid Saadi menilai Kementerian Pertanian (Kementan) kerap menyuguhkan data yang tak konkret dengan kondisi riil di lapangan, salah satunya terkait harga telur dan daging ayam yang melambung di pasar.

"Kementan sering mengatakan barang-barangnya ada dan cukup, namun faktanya harga di masyarakat tinggi. Ini kan berarti ada masalah," kata anggota DPR dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Saadi kepada wartawan, Kamis (26/7).

Komisi IV DPR menurut Zainut, membutuhkan penjelasan yang konkret dari Kementan terkait persoalan ini. Namun yang terpenting dilakukan Kementan saat ini menurut Zainut adalah segera mungkin mencari solusi mengatasi masalah ini.

"Jika mereka (Kementan) tidak siap, impor menjadi pilihan terakhir. Akan tetapi, jika memang nantinya harus impor, imbasnya pasti akan merugikan para peternak. Kementan harus bertanggung jawab, memberikan data yang sebenarnya untuk kepastian apakah barang (telur dan daging ayam) itu ada atau tidak," kata Zainut.

Di samping itu, dia mengingatkan satuan tugas (Satgas) pangan harus bekerja efektif memastikan realitas kondisi di lapangan, dan cepat mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini.

"Hasil dari temuan yang dilakukan satgas itu juga sejatinya harus dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tahu di mana letak sumbatannya," ucapnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat, Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya akan memanggil Kementan untuk meminta penjelasan tak sekedar isu harga telur dan daging ayam yang tengah melambung tinggi, namun terkait isu pangan nasional.

Penjelasan Kementan menurutnya sangat diperlukan karena bertujuan untuk kebaikan kinerja kementerian itu sendiri, termasuk lemahnya koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Terpisah, Ketua Satgas Pangan Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan sehinga belum bisa memaparkan temuannya ke masyarakat. Satgas diakui Setyo bahkan belum memeriksa pihak manapun yang diduga menjadi bagian dari permasalahan ini.

"Belum ada yang kita mintai keterangan, karena sifatnya masih lidik (penyelidikan). Masih pengumpulan data," kata Setyo.

Setyo pun tak bisa memastikan kapan temuan tersebut disampaikan ke masyarakat, karena tim Satgas Pangan menurutnya tidak membuat target sampai kapan pihaknya bisa menyimpulkan temuan.

Sebelumnya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita mengatakan Kementan telah menyiapkan sejumlah solusi untuk mengatasi harga telur ayam yang mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir.

Sebagai langkah awal, Kementan akan melakukan penghitungan ulang prognosa kebutuhan telur dan ayam ras. Selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan.

"Koordinasi dilakukan antara lain untuk mengkaji kembali harga acuan telur dan ayam ras tingkat produsen maupun konsumen," ungkapnya.

Hanya saja langkah Kementan ternyata tak secara signifikan berpengaruh pada penurunan harga telur. Ini dibuktikan dengan fakta harga telur yang belum menyentuh harga normal di sejumlah daerah.

Salah satu distributor telur yang berlokasi Mampang, Jakarta Selatan, Coki menyebutkan kenaikan harga telur dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama adalah depresiasi rupiah yang mendongkrak harga pakan dan obat-obatan untuk unggas.

"Transportasi juga naik, dolarnya naik soalnya," ujarnya kepada wartawan, Rabu kemarin.

Faktor lain adalah larangan penggunaan Antibiotic Growth Promoter (AGP), adanya serangan penyakit serta kebijakan afkir dini yang dipandang menurunkan produksi telur.

"Afkir dini itu, masih produksi ayamnya tapi karena jelek bertelurnya makanya afkir dini. Itu seluruh Indonesia, aturan Kementan," katanya.

Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan afkir dini tahun lalu lewat Keputusan Menteri Pertanian nomor 3035/kpts/PK010/F/03/2017. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan populasi ayam petelur. Pasalnya, harga jual telur sempat turun di bawah harga pokok produksi, bahkan sempat menyentuh Rp 14.000 per kilogram.

Akibat turunnya populasi ayam yang berdampak pada menyusutnya produksi, harga pun terkerek. "Hukumnya kan begitu," lanjut Coki.