Merdeka.com - Ketua umum PPP Romahurmuziy bersuara terkait rencana pembubaran HTI yang akan dilakukan oleh pemerintah. Menurut Romi, yang pemerintah lakukan tersebut semata-mata untuk menjaga kedaulatan NKRI bukan mengharamkan hukum khilafahnya.

"Saya katakan bawa HTI ini yang disampaikan oleh pemerintah dalam ikhtiar pembubarannya bukan soal keharaman hukum khilafahnya," ungkapnya di sela-sela Rapimnas II PPP di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Selasa (23/5).

Romi juga mengatakan bahwa jika HTI dibiarkan maka akan bermunculan gerakan-gerakan yang serupa dengan HTI. Menurut dia, apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan yang anti Pancasila dan anti NKRI.

"Apa yang dilakukan pemerintah adalah ikhtiar untuk mencegah maktasabat itu tercipta," ungkapnya.

Meskipun begitu Romi juga meminta kepada pemerintah agar dalam usaha pembubaran HTI mengikuti koridor yang ada khususnya Undang-undang Ormas dan menjalankan semua prosedur yang ada di sana. Dia mengingatkan agar pemerintah tidak menabrak koridor hukum yang ada.

"Kalau pemerintah melakukan hal tersebut ini dapat menimbulkan perlawanan hukum dan itu menjadikan persoalan ini menjadi persoalan teknis yuridis bukan persoalan substansi," pungkasnya.