Hizbut Tahrir Indonesia

Menag mendukung polisi untuk mengusut acara Metamorfoshow itu

Heboh acara 'Metamorfoshow' yang diduga digelar oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Sejumlah saksi menjalani pemeriksaan menyusul kemunculan bendera hitam yang disebut-sebut mirip bendera HTI. Antara lain sekuriti dan pihak penyelenggara 'Deklarasi Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029'.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto menerangkan, kepolisian merespon cepat ketika menerima informasi tersebut. Ketika itu, bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertuliskan kalimat tauhid langsung diamankan.

Dalam pemeriksaan, Iwan juga disebut melanggar nilai profesionalisme. Menurut Ali, semua pegawai KPK harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana akan melaporkan terduga seorang jaksa ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pelanggaran kode etik. Hal ini terkait kegaduhan foto mirip bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terpasang di meja kerja salah satu pegawai di ruang gedung KPK.

Menurutnya, menjadi kesepahaman bersama bahwa orang yang tidak mau mengakui dan ingin mengubah konstitusi serta dasar negara tidak bisa diberikan kesempatan menjadi peserta Pemilu.

Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi mengatakan pencopotan itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No 86/UN6.RKT/Kep/HK/2021. AAH sendiri sebelumnya telah dilantik mengisi jabatan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi sejak Sabtu (2/1).

Dijelaskan, Ismail Yusanto juga masih mengklaim dirinya sebagai Juru Bicara HTI. Padahal, organisasi tersebut telah resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef A Nae Soe meminta aparat Kepolisian setempat memproses secara hukum terhadap aktivis HTI yang menyebarkan ideologi khilafah melalui brosur dan video di daerah ini.

Selebaran itu berisi tentang paham khilafah. Isinya menolak sistem demokrasi dan menerapkan sistem khilafah sebagai solusi dari segala masalah itu diselipkan ke koran lalu dijual. Sebagiannya diedarkan terbuka oleh anak-anak penjual koran.

Dia menyebut, tim khusus nantinya dilakukan untuk meminta klarifikasi dari sejumlah pihak terkait peristiwa itu. Baik dari siswa, kepala sekolah maupun guru terkait kejadian yang sempat viral di media sosial itu.

Pemerintah telah melarang ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap Anti-Pancasila. Meski begitu di akar rumput simpatisan HTI disinyalir masih bergerak menyebarkan ideologinya.

Jadi Saksi HTI, Guru Besar Ilmu Hukum Undip Dicopot.

" Yang perlu dipahami oleh sama-sama bukan soal kita menolak pengajiannya, tapi kehadiran tokoh HTI di Balkot itu yang mencederai dari keutuhan Pancasila dan NKRI," ujar Aziz.

"Hargai saja kemudian, toh forum terbuka. Semua bisa dengarkan, menyaksikan. Dan hari ini orang bisa bicara di mana saja, masuk Youtube, bisa didengar. Ini bagian dari sesuatu yang normal," tutur Anies.

Sebelumnya, sempat beredar di Instagram resmi Masjid Fatahillah sebuah poster diskusi kajian bulanan yang akan diisi oleh Felix Siauw. Amiruddin mengaku juga sudah menginstruksikan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengenai pembatalan ini.

Berdasarkan informasi yang dia dapatkan, undangan tersebut ada karena kelalaian pihak PPAPD yang menuliskan daftar undangan dengan hanya menggunakan Google sebagai referensi.

Rapat tersebut kabarnya membahas konten untuk poster antikekerasan perempuan dan anak. Dalam undangan itu tertulis sebanyak 25 lembaga pemerintahan, LSM hingga komunitas yang diundang. Seperti kelompok Indonesia tanpa feminis, Komisi Perlindungan Anak, hingga muslimat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Warga berdatangan ke musala itu membawa sejumlah poster bertuliskan penolakan atas aktivitas diduga eks anggota HTI tersebut.