Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kepala Bappenas Nilai Wacana Pembentukan Provinsi Bogor Raya Tidak Tepat

Kepala Bappenas Nilai Wacana Pembentukan Provinsi Bogor Raya Tidak Tepat Menteri Bambang Brodjonegoro dan Dubes Brasil Dubem Barbosa diskusi Pemindahan Ibu Kota. ©2019 Humas Bappenas

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai, wacana pembentukan provinsi baru yaitu Bogor Raya dianggap tidak tepat sasaran. Dia berpendapat, pembentukan pemerintahan baru bukan penyelesaian dari masalah pelayanan publik masyarakat. Pasalnya, perkembangan dari wilayah perkotaan terjadi secara alamiah.

"Jadi bukan berdasarkan batas administratif. Masih ada solusi lain, dibandingkan harus membuat provinsi," kata Bambang saat diskusi terbuka Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Berbasis Smart City di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Kamis (22/8).

Pihaknya pun menawarkan solusi dalam pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan bagi wilayah penunjang Kota Jakarta. "Kita berikan penyelesaian masalah tersebut, yaitu pengembangan wilayah metropolitan termasuk juga metropolitan Jakarta yang nantinya mencakup daerah yang disebutkan tadi (Bogor Raya)," ungkapnya.

Dikatakan dia, wujud dari pengembangan wilayah metropolitan adalah memanfaatkan kerja sama antarpemerintah daerah. Terutama di bidang infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

"Jadi wilayah metropolitan yang kami usulkan itu, mendorong adanya kerja sama antarpemerintah daerah dalam menangani masalah fasilitas publik tertentu misalkan sampah, air, tergantung dari kebutuhan masing-masing wilayah metropolitan," tukasnya.

Nantinya masyarakat di daerah metropolitan akan mendapatkan fasilitas setara seperti Kota Jakarta tanpa harus membentuk wilayah administrasi sendiri. Format usulan tersebut nantinya juga akan dikoordinasi mencakup seluruh kebutuhan masyarakat salah satu contohnya adalah bagaimana pembangunan transportasi publik tidak terhalang oleh garis batas wilayah administrasi.

"Sekarang ini, MRT hanya bisa sampai Lebak Bulus. Alasannya, setelah Lebak Bulus ke sananya wilayah Tangerang. Seharusnya, transportasi ini diperpanjang tanpa melihat batas wilayah ini yang kita usulkan," ungkapnya.

Selanjutnya, Bambang meyakini apabila solusi tersebut direalisasikan maka ke depannya tidak perlu ada lagi ungkapan pembentukan provinsi baru. "Kalaupun misal dibentuk provinsi baru maka akan muncul lagi kebutuhan baru. Nah apakah harus dibentuk lagi kan tidak mungkin. Di sini kami bukan tidak setuju namun, hanya menyarankan saja bahwa ada pendekatan yang lebih baik," pungkasnya.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi

Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi

Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Kabupaten Bogor Temukan Penggelembungan Suara Antarpartai dan Antarcaleg

Bawaslu Kabupaten Bogor Temukan Penggelembungan Suara Antarpartai dan Antarcaleg

Beberapa kecamatan yang tercatat mengalami pergeseran suara antara lain, Ciseeng, Klapanunggal, Gunungputri, Bojonggede, Jasinga, dan Citeureup.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ganjil Genap di Jalur Puncak Bogor Diberlakukan hingga Libur Tahun Baru 2024

Ganjil Genap di Jalur Puncak Bogor Diberlakukan hingga Libur Tahun Baru 2024

Polres Bogor tetap melanjutkan rekayasa lalu lintas dengan alasan mengantisipasi kemacetan.

Baca Selengkapnya
Asmawa Tosepu Dipastikan Jadi Pj Bupati Bogor, Besok Dilantik di Bandung

Asmawa Tosepu Dipastikan Jadi Pj Bupati Bogor, Besok Dilantik di Bandung

Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Asmawa Tosepu dipastikan menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bogor, menggantikan Bupati Iwan Setiawan.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Puncak Bogor Hingga Libur Tahun Baru 2024

Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Puncak Bogor Hingga Libur Tahun Baru 2024

Rekayasa Lalu Lintas di Puncak Bogor akan diterapkan hingga Tahun Baru 2024.

Baca Selengkapnya