Kementerian PPA sebut syarat kota layak anak harus bebas asap rokok

Rabu, 20 Desember 2017 04:31 Reporter : Arie Sunaryo
Kementerian PPA sebut syarat kota layak anak harus bebas asap rokok Kampanye anak tanpa rokok. ©2017 Merdeka.com/ARIEBASUKI

Merdeka.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Kemen PPA) mendorong 167 kabupaten/kota di Indonesia untuk menginisiasi menuju Kota Layak Anak (KLA). Percepatan pencanangan inisiasi KLA bagi kabupaten/kota tersebut untuk menuju Indonesia Layak Anak tahun 2030.

"Kami menyadari memang dibutuhkan waktu lama untuk merealisasikan program KLA. Inisiasi KLA sudah dicanangkan sejak 2006 hingga 2010. Sebagai pilot project dijalankan di 20 kabupaten/kota, termasuk Kota Solo," ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPA Lenny N Rosalin di Solo, Selasa (19/12).

Dalam mengembangkan KLA, di setiap kabupaten/kota terdapat 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam lima cluster hak anak. Adapun kelima cluster itu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.

"Sejauh ini ada 349 kabupaten/kota telah menginisiasi menuju KLA, termasuk Kota Solo yang kini memasuki predikat utama bersama Kota Surabaya," katanya.

Menurut dia, ada lima tahapan peringkat sebuah kota/kabupaten bisa ditetapkan sebagai kota layak anak. Yakni tahapan pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

Sementara 167 daerah lain belum menginisiasi menuju KLA, dengan instruksi Presiden Joko Widodo, percepatan daerah menuju KLA guna mencapai target Indonesia Layak Anak pada 2030.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Solo Widdi Srihanto menambahkan, pihaknya menargetkan meraih predikat KLA. Namun saat ini masih terganjal prasyarat iklan rokok di Solo.

"Salah satu syarat untuk meraih predikat KLA, adalah harus bebas asap rokok di kantor pelayanan publik, maupun iklan rokok. Persoalannya menjadi kompleks tatkala iklan rokok juga dinilai sebagai sumber pendapatan yang cukup besar," tandasnya.

Widdi menjelaskan, selain iklan rokok, penanganan anak jalanan juga masih menjadi hambatan lain dalam mencapai KLA. Pihaknya telah berulang kali berkordinasi dengan daerah lain untuk penanganan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan masuk dalam salah satu indikator penilaian KLA. Padahal untuk meraih predikat KLA, Kota Solo harus bebas dari anak jalanan. [cob]

Topik berita Terkait:
  1. Kementerian PP Dan PA
  2. Surakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini