Merdeka.com - Untuk peningkatan pemanfaatan dan pengawasan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Kerjasama ini meliputi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"MoU dengan GMIT ini dalam rangka ikut membantu pelaksanaan dana desa. Misalnya pendampingan, pengawasan, ajak masyarakat untuk ikut partisipasi mengawasi. Masyarakat libatkan dalam musyawarah desa. Dengan adanya gereja, dan tokoh agama pasti dihormati, bisa melibatkan masyarakat untuk itu," Ujar Mendes PDTT, Eko Sandjojo setelah menyaksikan penandatanganan MoU dengan GMIT di Jakarta, pada Jumat (20/10).

Ia berharap langkah ini bisa ditiru gereja dan lembaga keagamaan lainnya untuk sama-sama percepatan pembangunan di desa-desa. "Saya kagum pada GMIT ini yang mau ikut bantu program dana desa, hari ini tambah energy baru dengan seribu gerejanya. Indonesia ini dibangun dari pilar-pilar keragaman," ujarnya.

Saat ini dana desa sudah terserap sekitar 90 persen. Kemendes PDTT memiliki empat program prioritas untuk akselerasi pembangunan ekonomi. Tahun depan rencananya dana desa akan digunakan untuk infrastruktur yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi seperti Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan).

Selain itu, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengapresiasi MoU ini karena melibatkan berbagai unsur dalam pengawasan dana desa. Dan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat salah satunya melalui gereja.

"Kami mencoba fasilitasi melalui sinode GMIT ini bahwa gereja ikut terlibat memberikan dukungan dalam membantu pemanfaatan dana desa. Sebagai Komisi V terima kasih karena komponen masyarakat dilibatkan," tegasnya.

Ia juga menambahkan catatannya atas evaluasi 3 tahun selama menjadi mitra kerja dengan Kemendes PDTT, terkait dana desa yaitu memberikan dukungan transparansi pemanfaatkan dana desa yang dinilai sekarang sudah transparan dengan adanya baliho. Kedua, para pendamping desa dibekali satu pendekatan tentang pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt Merry Louise Kolimon menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, gereja akan ikut aktif terlibat dalam membangun desa.

"Terdapat 2000 gereja lokal di bawah GMIT ini yang merupakan gereja protestan di wilayah timur. Dan terdapat 1300 pendeta yang siap melayani di desa-desa," ujarnya.

Ia pun berharap MoU ini akan berlanjut pada tahap yang lebih ril dalam upaya pembangunan masyarakat desa, karena memiliki perhatian yang sama pada kelompok marginal terutama di daerah-daerah tertinggal. Ia juga mendorong pendeta untuk bersama-sama mengawasi dana desa.

Bentuk realisasi kerjasama ini, dalam program gereja ada lokakarya dana desa dengan mengundang pendeta dan kepala desa. Sehingga menurutnya gereja sebagai unsur masyarakat sipil bisa mengawasi dana desa supaya benar-benar berdampak. Kemudian, sumbangan demokrasi ekonomi, partisipasi yang baik dalam mengawasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk diketahui, kesepahaman bersama ini meliputi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa; peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui dana desa, pengawasan dan pemanfaatan penggunaan dana desa.