Kapolda Pastikan Belum Ada Penambahan Pasukan ke Papua Buru KKB
Merdeka.com - Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius D Fakhiri menegaskan sejauh ini belum ada rencana penambahan pasukan TNI dan Polri ke Papua yang ditugaskan khusus untuk memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini telah dilabeli sebagai kelompok teroris.
"Saya selaku Kapolda Papua belum menerima penyampaian dari pimpinan soal itu. Selama ini pimpinan Polri dan TNI sudah memberikan pasukan yang kami minta. Tentu pasukan itu yang kita ke depankan untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mengganggu keamanan selama beberapa bulan terakhir, dalam hal ini KKB. Kami akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan terukur," kata Irjen Fakhiri di Timika, dilansir Antara, Minggu (2/5).
Kapolda Papua menyebut upaya penegakan hukum terhadap KKB yang mendalangi berbagai aksi penembakan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan dan tindak kekerasan lainnya di wilayah pegunungan Papua masih tetap sama seperti sebelumnya.
Dalam rangka itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis kepada semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah di titik-titik krusial di mana KKB selama ini bercokol.
"Semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah itu yang harus terus didorong untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melakukan penggalangan bahkan menarik warga masyarakat yang terlibat dengan kelompok itu untuk keluar dan kembali menjalani aktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Tentu Polri dan TNI akan melakukan langkah-langkah serius untuk menangani kelompok bersenjata ini," ujar putra asli Papua itu.
Melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur itu, Kapolda berharap tidak akan terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan permasalahan baru, terutama yang mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil.
"Kami tidak main-main dengan kelompok ini karena sudah sangat meresahkan. Namun penegakan hukum yang dilakukan tentu harus betul-betul terukur, dampak dari tindakan yang dilakukan jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Kami tidak mau penindakan hukum yang dilakukan justru menimbulkan luka atau membuat masyarakat di tempat itu menjadi trauma dan takut," ujarnya.
Pasca Pemerintah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris, sejumlah pihak di Papua menolak keputusan tersebut.
Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran persnya beberapa hari lalu meminta Pemerintah Pusat mengevaluasi kembali keputusan menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaKKB Tembak 2 Pesawat, Petugas Perketat Penjagaan 9 Bandara di Papua
Menurutnya dugaan sementara, peristiwa penembakan itu berkaitan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaKronologi Senpi Polisi Dirampas KKB di Pasar, Kapolda Papua Sampai Murka ke Anak Buah
Kapolda menyayangkan peristiwa itu sebab personel sudah tahu aturan tidak boleh membawa senpi saat di keramaian.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaPasok Amunisi dan Berulang Kali Terlibat Penyerangan, Anggota KKB Papua Diserahkan ke Jaksa
Penyidik Satreskrim Polres Nduga menyerahkan anggota KKB Papua, ED alias Altau kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaKapolda Papua Gandeng Tokoh Adat untuk Rekrut 2.000 Pemuda jadi Bintara
Polda Papua akan merekrut 2.000 pemuda untuk menjadi Bintara yang akan ditempatkan di polres
Baca Selengkapnya