Jokowi: Tentara dan Polisi Tidak Bisa Ikut Urusan Demokrasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan TNI dan Polri tidak bisa terlibat dalam urusan demokrasi. Dia mengingatkan bahwa kedisplinan aparat TNI-Polri sangat berbeda dengan masyarakat sipil biasa.

"Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," jelasnya dalam Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3).

Menurutnya, jajaran TNI-Polri harus memberikan contoh kedisplinan nasional kepada masyarakat. Namun, TNI juga harus membenahi kedisplinannya, salah satunya terkait demokrasi.

"Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, eh enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara kepolisian, enggak ada," ungkapnya.

Jokowi meminta TNI-Polri mengencangkan lagi kedisplinan di institusi masing-masing. Bukan hanya para aparat saja, namun TNI-Polri juga harus mengajak keluarga mereka agar bersikap disiplin.

"Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, dia mengatakan TNI-Polri harus mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur. Jokowi menilai TNI-Polri tidak bisa menolak untuk pindah ke IKN Nusantara.

"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA (WhatsApp) group dibaca gampang," tuturnya.

"Hati-hati dengan ini dimulai dari yang kecil nanti membesar dan kita ke kedisiplinan TNI dan Polri. Karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," sambung Jokowi.

Reporter: Lisza Egeham/Liputan6.com