Geledah Rumah Dinas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, KPK Sita Uang Tunai dan Barang Bukti Elektronik

KPK resmi menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur .

KPK menyita tiga bidang tanah di Tuban, Jawa Timur terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

Penyitaan itu bertepatan saat penyidik KPK memeriksa tiga saksi kasus tersebut di kantor BPKP Jawa Timur, Rabu (25/6) kemarin.

Sejumlah saksi diperiksa KPK dalam kasus korupsi pengurusan dana hibah pokmas dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

Tessa belum menjelaskan secara rinci soal berkas atau dokumen apa yang menjadi target penggeledahan.

Penggeledahan disebut masih terkait dengan dugaan korupsi dana hibah Jatim yang menyeret sejumlah pejabat di Jatim.

KPK mengingatkan agar mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu bersikap kooperatif.

KPK juga turut memanggil staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Bagus Wahyudono.

Selama melakukan penggeledahan, dua petugas polisi bersiaga di depan pintu masuk gedung.

KPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

PKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

PKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

Tessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.

KPK menggeledah rumah dinas Mendes Abdul Halim Iskandar.

Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.

Laporan dugaan pencemaran nama baik itu secara langsung dilakukan Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

KPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

KPK mengungkap, alasan utama penyidik memeriksa Muhadjir adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknis pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

KPK menyoroti pengadaan proyek di Aceh yang sangat minim tender. Dominasi penunjukan langsung memicu perhatian khusus KPK, mengindikasikan 'red flag' potensi kecurangan. Ini menjadi fokus utama KPK.