Fakta Mengejutkan Kericuhan Unisba: KemenHAM Turun Tangan Selidiki Dugaan Pelanggaran Kebebasan Akademik

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) secara resmi akan melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden kericuhan yang terjadi di sekitar Universitas Islam Bandung (Unisba) pada Senin (1/9) malam. Penyelidikan ini dilakukan menyusul banyaknya informasi dan versi kejadian yang berbeda-beda. KemenHAM berkomitmen untuk mengurai kronologi peristiwa guna mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat.

Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai versi informasi mengenai kejadian tersebut, yang menimbulkan kebutuhan akan verifikasi langsung di lapangan. Fokus utama penyelidikan adalah memastikan apakah aparat penegak hukum (APH) benar-benar memasuki wilayah kampus. Hal ini krusial mengingat kampus merupakan domain kebebasan akademik yang dilindungi.

Apabila terbukti ada aparat yang melanggar batas tersebut, KemenHAM akan meminta institusi penegak hukum untuk memproses oknum yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kebebasan akademik sebagai prioritas utama kebijakan pemerintah.

Natalius Pigai menegaskan bahwa KemenHAM akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi laporan terkait kericuhan Unisba. Informasi awal yang diterima sangat beragam, sehingga diperlukan pengecekan langsung untuk memastikan kebenaran klaim mengenai masuknya aparat ke area kampus. KemenHAM berupaya menjaga objektivitas dalam proses penyelidikan ini.

Kebebasan akademik menjadi sorotan utama dalam insiden ini, sesuai dengan misi Astacita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Misi tersebut menempatkan kebebasan akademik sebagai nilai adiluhung yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, KemenHAM sangat serius dalam menanggapi setiap dugaan pelanggaran terhadap kebebasan tersebut.

Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya aparat penegak hukum yang terbukti memasuki wilayah kampus tanpa prosedur yang benar, KemenHAM tidak akan ragu untuk mendesak institusi terkait. Proses hukum terhadap oknum yang melanggar akan menjadi tuntutan agar prinsip keadilan dan supremasi hukum tetap tegak. Hal ini juga untuk memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang.

Tidak hanya berfokus pada kericuhan Unisba, KemenHAM juga telah membentuk tim khusus yang akan mengawasi jalannya demonstrasi di berbagai wilayah ke depannya. Tim ini dibentuk untuk memastikan bahwa proses hukum selama demonstrasi berlangsung secara profesional dan sesuai prosedur. KemenHAM ingin menjamin hak-hak para demonstran tetap terpenuhi.

Tim pengawas ini bertugas untuk memastikan para individu yang ditahan selama demonstrasi tetap dalam kondisi sehat dan kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi. Selain itu, mereka juga akan memantau agar setiap demonstran diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. KemenHAM berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dalam setiap situasi.

Jangkauan pengawasan tim ini cukup luas, mencakup beberapa Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia. Wilayah yang akan dipantau antara lain:

• DKI Jakarta
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Daerah Istimewa Yogyakarta
• Jawa Timur
• Sumatera Utara
• Sulawesi Selatan
• Kalimantan Barat

Pemantauan ini diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran HAM.

Untuk memperkuat tim dan memastikan objektivitas, KemenHAM juga telah mengundang sejumlah ahli HAM terkemuka. Para ahli ini termasuk mantan Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM, tokoh HAM berkelas dunia yang pernah memimpin di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mantan Presiden Dewan HAM PBB, serta para aktivis HAM. Keterlibatan mereka diharapkan memberikan perspektif yang komprehensif.

Di sisi lain, Polda Jawa Barat memiliki dugaan tersendiri mengenai kericuhan yang terjadi di sekitar Unisba. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan bahwa kericuhan tersebut diduga telah direncanakan oleh sekelompok massa. Analisis awal menunjukkan adanya desain untuk memancing aparat agar masuk ke area kampus.

Rudi Setiawan menegaskan bahwa meskipun ada upaya provokasi, pihak kepolisian memastikan tidak melakukan penyerangan ke dalam kampus. Ia menyatakan, "Kami menganalisa ini sudah didesain, direncanakan bahwa kami dipancing untuk menyerang kampus, tapi alhamdulillah kami tidak melakukannya." Pernyataan ini membantah tudingan masuknya aparat ke dalam kampus.

Kapolda menjelaskan kronologi awal kericuhan, di mana massa melemparkan bom molotov ke arah kendaraan petugas. Bahkan, beberapa molotov dilaporkan sampai masuk ke truk dan kendaraan bermotor milik aparat. Aksi pelemparan ini menjadi pemicu respons dari petugas di lapangan.

Menanggapi situasi tersebut, petugas gabungan kemudian melakukan patroli skala besar untuk mengendalikan keadaan. Massa dibubarkan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan ini dilakukan untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan di sekitar area Unisba.

Sumber: AntaraNews