DPR Minta Tindak Tambang Emas Ilegal Manokwari, Sungai Wariori Berubah Total Jadi Kolam Lumpur!

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Yan Permenas Mandenas mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Wariori, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Desakan ini muncul setelah Yan bersama Bupati Manokwari, Hermus Indou, meninjau langsung lokasi yang menunjukkan kerusakan lingkungan parah. Kondisi Sungai Wariori kini telah berubah drastis akibat pengerukan masif yang dilakukan oleh penambang ilegal.

Peninjauan yang dilakukan pada Kamis (28/8) tersebut mengungkap pemandangan memprihatinkan di sepanjang Sungai Wariori, Distrik Wasirawi. Area sungai yang dulunya berarus deras kini dipenuhi lubang-lubang besar berisi air keruh kehijauan, sisa dari operasi penambangan. Kerusakan ini tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga kehidupan ribuan warga lokal yang sangat bergantung pada sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian.

Lambannya penindakan terhadap tambang emas ilegal Manokwari ini menimbulkan dugaan kuat adanya oknum pejabat yang membekingi. Padahal, peringatan mengenai aktivitas ilegal ini sudah disampaikan kepada Menteri ESDM sejak tiga tahun lalu. Situasi ini menyoroti urgensi tindakan tegas dari pemerintah pusat untuk menghentikan praktik yang merugikan negara dan masyarakat Papua.

Aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Wariori telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang masif dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sungai yang semula menjadi sumber kehidupan, kini tercemar merkuri, bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk memisahkan emas. Pencemaran ini mengancam kesehatan ribuan warga yang menggunakan air sungai untuk berbagai keperluan.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyoroti dampak serius terhadap sektor pertanian lokal. Air yang tercemar bahan kimia membuat lahan pertanian tidak lagi produktif, menyebabkan warga mengalami gagal panen. Kondisi ini secara langsung mengancam ketahanan pangan dan mata pencarian masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Selain pencemaran, sedimentasi akibat galian tambang juga memicu bencana alam berulang. Aliran Sungai Wariori menyempit dan meluap, menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga di wilayah hilir. Lebih dari 4.000 warga terdampak, dengan rumah dan tempat ibadah terendam banjir selama dua pekan, menunjukkan skala kerusakan yang sangat besar.

Kondisi Sungai Wariori yang berubah total menjadi kolam-kolam besar dan kubangan lumpur adalah bukti nyata dari aktivitas tambang emas ilegal Manokwari yang tidak terkontrol. Ekskavator yang masih beroperasi dan pekerja yang menyemprotkan air ke bebatuan menunjukkan bahwa aktivitas ini terus berlangsung tanpa hambatan berarti.

Anggota DPR Yan Permenas Mandenas secara terang-terangan menduga adanya oknum yang membekingi tambang emas ilegal Manokwari, sehingga penertiban berjalan lamban. Menurutnya, mustahil tambang sebesar ini bisa terus beroperasi tanpa adanya keterlibatan pihak berwenang. Desakan kepada pemerintah pusat untuk tidak "tutup mata" semakin menguat mengingat potensi kerugian negara yang sangat besar.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyoroti masalah tambang ilegal dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2025, menyebutkan 1.068 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah penambangan ilegal di Indonesia, termasuk yang terjadi di Manokwari. Tanpa langkah nyata, janji penertiban hanya akan menjadi wacana.

Para pekerja di area tambang emas ilegal Manokwari sebagian besar bukan berasal dari Papua, melainkan didatangkan dari berbagai daerah seperti Sulawesi, Jawa, hingga Sumatera. Mereka direkrut langsung oleh pengusaha tambang yang menjalin hubungan dengan kepala suku sebagai pemilik tanah ulayat. Hal ini menunjukkan adanya jaringan terorganisir di balik operasi penambangan ilegal tersebut.

Saat rombongan DPR dan Bupati tiba di lokasi, banyak pekerja yang memilih bersembunyi di balik bedeng-bedeng darurat. Bedeng-bedeng dengan atap terpal ini menjadi tempat tinggal sementara para buruh tambang, mengindikasikan bahwa aktivitas ini telah berlangsung lama dan terstruktur.

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan komitmennya untuk konsisten menindak tambang emas ilegal, terutama yang menggunakan alat berat. Pihaknya telah menindak sejumlah kasus serupa dan memastikan tidak ada anggotanya yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal. Kapolda menekankan bahwa jika ada anggota yang terbukti terlibat, akan langsung ditindak tegas.

Di sisi lain, Bupati Manokwari Hermus Indou mengungkapkan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menindak langsung tambang ilegal. Pemerintah daerah hanya bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban. Hermus juga mengusulkan agar aktivitas penambangan ini dapat ditata melalui koperasi, sehingga masyarakat lokal bisa menikmati hasil secara legal dan teratur.

Keterbatasan kewenangan ini menjadi hambatan serius dalam upaya penertiban tambang emas ilegal Manokwari. Meskipun dampak negatifnya sangat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan, pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan penuh untuk menghentikannya. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum menjadi sangat krusial.

Upaya penertiban harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menindak para pekerja di lapangan, tetapi juga mengungkap dan menindak tegas para beking dan pengusaha di balik operasi tambang emas ilegal ini. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Sumber: AntaraNews