Dokumen Rusak Akibat Banjir Diganti Gratis, Kebijakan Mendagri Diapresiasi

Merdeka.com - Kemendagri permudah masyarakat yang menjadi korban banjir dalam mengurus dokumen kependudukan yang rusak. Bahkan dokumen yang rusak atau hilang bakal diganti secara gratis.

Hal tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Direktur Eksekutif The Jakarta Institute, Reza Fahlevi, memberikan apresiasi kepada Mendagri Tito Karnavian beserta jajarannya atas kebijakan tersebut.

Levi menyambut baik inisiatif Mendagri tersebut yang sudah dilakukan sejumlah Dinas Dukcapil di beberapa daerah. Salah satunya Dinas Dukcapil Tangerang Selatan yang telah membantu warga yang terkena dampak pasca banjir.

"Surat Edaran Dirjen Dukcapil atas perintah Mendagri ke seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintahan daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memudahkan pengurusan dokumentasi kependudukan kepada para korban banjir harus direspon dan dijalankan dengan baik. Jangan bebankan lagi para korban banjir dengan urusan birokrasi yang ribet," papar Levi.

Levi menambahkan, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti yang disampaikan Dirjen Dukcapil merupakan salah satu dokumen penting yang harus dijaga keberadaannya.

"Penerbitan dokumen kependudukan menjadi wujud pengakuan dan perlindungan negara terhadap status kependudukan setiap orang melalui pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan," imbuhnya.

Levi mendukung penuh inisiatif Mendagri yang sudah memerintahkan Dirjen Dukcapil dan jajarannya di seluruh Indonesia, terutama para Suku Dinas Dukcapil di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten agar mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak dengan gratis.

Sebelumnya, Kemendagri akan mengganti dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat banjir. Pemerintah juga menjamin tak ada pungutan apapun dalam penggantian tersebut. Mekanismenya juga dipermudah dengan dikolektifkan di tingkat RT.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan kepada para kepala dinas di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruh Indonesia untuk bergerak aktif terhadap korban banjir.

"Pasca bencana kami langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak tersebut dengan gratis. KTP, KK, akta lahir yang terendam banjir dan tidak bisa ditemukan lagi, nanti akan diberikan pelayanan lagi pasca banjir secara kolektif," jelas Zudan.