Bea Cukai Jakarta Segel Puluhan Yacht Mewah, Diduga Langgar Aturan Kepabeanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta menyegel 29 unit kapal yacht mewah pada Sabtu (11/4). Tindakan tegas ini diambil setelah ditemukan dugaan pelanggaran peraturan kepabeanan dan pajak. Penyegelan ini merupakan bagian dari patroli high valued goods (HVG) yang gencar dilakukan Bea Cukai Jakarta.

Patroli tersebut melibatkan pemeriksaan terhadap 112 unit kapal yacht secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut, 57 unit merupakan kapal berbendera asing dan 55 unit lainnya berbendera Indonesia. Fokus utama penyegelan adalah kapal wisata yacht berbendera asing yang terindikasi melanggar aturan.

Agus D.P., selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, mengonfirmasi penyegelan 29 unit yacht berbendera asing tersebut. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di wilayah pabean Indonesia.

Petugas Bea Cukai di lapangan menemukan beberapa dugaan pelanggaran serius terkait operasional yacht. Salah satu pelanggaran utama adalah yacht masih berada di wilayah Indonesia, namun izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur administrasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, teridentifikasi pula yacht yang seharusnya digunakan sebagai sarana wisata pribadi oleh pemilik atau pemegang izin vessel declaration, justru disewakan. Penghasilan yang diperoleh dari aktivitas penyewaan ini diduga tidak dilaporkan pajaknya. Hal ini berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.

Pelanggaran lain yang ditemukan adalah yacht yang diimpor kemudian diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI). Namun, kewajiban kepabeanan impor untuk dipakai di wilayah pabean Indonesia tidak terpenuhi. Situasi ini mengindikasikan upaya menghindari pembayaran bea masuk dan pajak yang seharusnya.

Agus D.P. menegaskan bahwa penyegelan hanya dilakukan terhadap yacht yang terbukti melakukan pelanggaran. Kapal yacht yang telah memenuhi semua kewajiban dan tidak terindikasi melanggar aturan tidak akan dikenai tindakan serupa.

Kanwil Bea Cukai Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan patroli HVG, tidak hanya pada yacht tetapi juga komoditas lain. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menjamin penerimaan negara yang optimal dari barang-barang bernilai tinggi. Bea Cukai berupaya menertibkan pihak-pihak yang tidak atau hanya sebagian memenuhi kewajiban kepabeanan mereka.

Agus D.P. menambahkan bahwa patroli HVG ini juga bertujuan untuk menjamin keadilan fiskal bagi semua pihak. Pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli barang bernilai tinggi (HVG) sejatinya harus berperan lebih dalam memenuhi kewajiban keuangan negara. Kewajiban tersebut meliputi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden kepada Menteri Keuangan untuk memastikan dan menggunakan hukum dalam menjaga kekayaan negara. Penegakan aturan ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan.

Meskipun penyegelan telah dilakukan, kerugian negara secara angka belum dapat disampaikan ke publik. Hal ini dikarenakan proses penelitian dan penghitungan masih berlangsung antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Petugas sangat mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung jumlah kerugian akibat dugaan pelanggaran aturan kepabeanan dan pajak.

Agus D.P. menjelaskan bahwa penghitungan kerugian memerlukan pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab serta nilai barang. Prinsip kehati-hatian sangat ditekankan untuk menetapkan nilai kerugian secara akurat.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi, menegaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memberantas underground economy dan menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi seluruh warga negara.

Hendri Darnadi membandingkan dengan masyarakat umum yang patuh membayar bea dan pajak, bahkan untuk kebutuhan pekerjaan seperti ojek online. Ia menekankan bahwa pembeli barang mewah juga harus memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.

Sumber: AntaraNews