Banjir Semarang: Problematika Tak Kunjung Rampung, Solusi Jangka Panjang Diharapkan

Banjir parah kembali melanda Kota Semarang, Jawa Tengah, pada akhir Oktober hingga awal November 2025, menyebabkan lumpuhnya jalur Pantai Utara (Pantura) selama lebih dari sepekan. Peristiwa ini bukan yang pertama kali, melainkan problematika berulang yang kerap menghiasi pemberitaan nasional. Genangan air mencapai nyaris satu meter di beberapa titik, memaksa banyak kendaraan bermotor untuk menyerah.

Dampak banjir Semarang kali ini sangat luas, tidak hanya mengganggu lalu lintas di jalan protokol seperti Kaligawe, tetapi juga merendam kawasan permukiman di Tlogosari, Sawah Besar, dan Genuk. Bahkan, jalur rel kereta api turut tergenang, mengharuskan PT KAI mengubah rute perjalanan. Sebanyak 23 kelurahan di lima kecamatan terdampak, dengan 63.000 jiwa mengalami kerugian dan tiga orang meninggal dunia.

Pemerintah daerah dan pusat bergerak cepat dengan mendirikan dapur umum serta melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan. Meskipun demikian, suara-suara sumbang dari masyarakat dan warganet di media sosial menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam penanganan banjir Semarang yang dianggap belum optimal.

Problematika banjir Semarang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola saluran air, termasuk pengelolaan sungai yang kewenangannya seringkali tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah. Sungai Sringin dan Tenggang, yang menjadi sorotan utama saat banjir, ternyata berada di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, sebuah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini menunjukkan kompleksitas koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana.

Meskipun Rumah Pompa Sringin dan Tenggang telah beroperasi, kapasitasnya dinilai belum memadai untuk mengatasi debit air yang sangat besar saat curah hujan ekstrem. Data dari BBWS Pemali Juana menunjukkan total kapasitas pompa di empat titik utama penanganan banjir, yaitu Sungai Sringin, Terboyo, Kali Tenggang, dan Pasar Waru, mencapai 30.360 liter per detik. Upaya lain juga dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY dengan membangun sodetan Sungai Sayung sepanjang 168 meter untuk memperlancar aliran air.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengusulkan percepatan pengerukan Kolam Retensi Terboyo kepada pemerintah pusat sebagai solusi mendesak untuk banjir Semarang dan Kabupaten Demak. "Kami usulkan agar Kolam Retensi Terboyo diperlebar dan perdalam," katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Banjir Kota Semarang. Sementara itu, Pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan pompa-pompa yang dimiliki untuk menyedot air di kawasan permukiman.

Berkat operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dimulai sejak Sabtu (25/10) dan berangsur berkurangnya curah hujan, upaya pemompaan air mulai berjalan maksimal. Kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat akhirnya membuahkan hasil, di mana banjir Semarang berangsur surut pada Senin (3/11). Aktivitas masyarakat dan lalu lintas di Jalan Kaligawe serta permukiman sekitarnya pun berangsur normal kembali.

Meskipun banjir telah surut, potensi cuaca ekstrem hingga awal tahun depan masih menjadi ancaman, sebagaimana diwanti-wanti oleh BNPB. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya mitigasi dan solusi jangka panjang yang komprehensif untuk mengatasi persoalan banjir Semarang yang telah menjadi momok berulang bagi masyarakat. Solusi ini harus melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan aspek lingkungan serta tata ruang kota.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meyakini bahwa proyek Tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut, serta Kolam Retensi Terboyo, akan menjadi solusi jangka panjang. Kolam retensi seluas 189 hektare ini dirancang mampu menampung hingga 6 juta meter kubik air dan dilengkapi rumah pompa berkapasitas 5.000 liter per detik per unit. Kedua proyek ini, yang ditangani oleh pemerintah pusat, diperkirakan rampung antara tahun 2026-2027.

Sambil menunggu rampungnya proyek-proyek besar tersebut, langkah jangka pendek dan menengah juga sangat diperlukan. Pemerintah Kota Semarang perlu menata ulang sistem selokan, saluran air, dan drainase di kawasan permukiman yang seringkali semrawut atau bahkan ditutup oleh warga. Selain itu, sinergi antara pengembang perumahan juga krusial agar drainase antarperumahan terhubung dengan baik, memastikan aliran air lancar.

Semangat kolaborasi patut diapresiasi, seperti yang ditunjukkan oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan sodetan baru dari Jalan Kaligawe menuju kolam retensi. "Kami berterima kasih kepada Unissula dan YBWSA yang telah menunjukkan kepedulian luar biasa dengan menghibahkan tanahnya untuk kepentingan publik. Ini bentuk nyata semangat gotong royong dalam penanggulangan banjir," ujar Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Masyarakat berharap stigma banjir Semarang dapat terurai melalui inovasi dan kolaborasi berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews