Alasan Pemerintah Soal Izin Penyadapan KPK: Agar Hukum Berjalan Benar

Senin, 3 Februari 2020 14:31 Reporter : Merdeka
Alasan Pemerintah Soal Izin Penyadapan KPK: Agar Hukum Berjalan Benar Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pemerintah berpandangan pemberian izin untuk penyadapan dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk para penyidiknya, diperlukan, agar hukum berjalan dengan benar. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi, terkait uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Perwakilan pemerintah, Staf Hukum dan HAM Agus Hariadi menuturkan, penyadapan merupakan perbuatan secara umum yang bersifat ilegal. Karena bisa saja digunakan untuk kejahatan. Namun, bisa juga digunakan untuk kepentingan umum dalam menegakkan hukum.

"Dalam rangka penegakan hukum, untuk mendapatkan legalnya suatu yang dilarang menurut hukum (penyadapan), maka diperlukan suatu izin. Sehingga, yang semula dilarang dapat menjadi tidak dilarang,” kata Agus di sidang MK, Jakarta, Senin (3/2).

Menurutnya, revisi UU terkait penyadapan hanya untuk menyempurnakan yang sudah ada.

"Sehingga dalam revisi pasal a quo, bertujuan untuk menyempurnakan subtansi kewenangan penyadapan untuk diatur sesuai kaidah hukum, yakni sesuai ketentuan pasal 12 B, pasal 12 C, dan Pasal 12 E," tegas Agus.

Baca Selanjutnya: Tak Obral Izin Penyadapan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini