9 Kabupaten/Kota Telah Teken NPHD, Pj Gubernur Sulsel Siap Sukseskan Pemilu & Pilkada Serentak
Bahtiar Baharuddin berharap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman dan damai.
berita sulsel
Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD Pilgub 2024
9 Kabupaten/Kota Telah Teken NPHD, Pj Gubernur Sulsel Siap Sukseskan Pemilu & Pilkada Serentak
Salah satu program prioritas Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin adalah menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman dan damai.
Karena itu, harus dipastikan anggaran untuk penyelenggaraannya tersedia, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
- Jadi Gubernur Pertama sekaligus Ketua DPRD Sumatra Utara, Ini Sosok Putra Keturunan Batak Mandailing
- Pj Gubernur Bali: Penertiban Baliho Sesuai Protap Kunker Kenegaraan dan Tak Bermuatan Politis
- Rakorwasda APIP, Pj Gubernur Bahtiar Minta Inspektorat Audit Perseroda & Aset Pemprov Sulsel
- Pj Gubernur Bahtiar Turut Berduka Atas Tenggelamnya KM Rezki di Kabupaten Pangkep
- VIDEO: Kapolri & Panglima TNI Ungkap Strategi Khusus Layani Mudik 2024
- Kurir Bawa 13 Karung Goni Berisi 132 Bal Ganja Seberat 300 Kg Siap Edar Diringkus Polisi
Diketahui, Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
Hal ini menjadi salah satu kesuksesan Pj Gubernur Bahtiar yang berhasil mengoordinasikan ketersediaan anggaran Pilgub dengan DPRD Sulsel.
Selain itu, sudah 9 (sembilan) kabupaten/kota di Sulsel yang telah melakukan penandatanganan NPHD Pilkada Serentak. Yakni Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Lutim, Enrekang, Takalar, Bantaeng, Wajo, dan Kota Palopo.
Bahtiar yang juga merupakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan, Pilkada Serentak akan dilaksanakan tahun depan. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus menyiapkan anggarannya.
"Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran 40 persen tahun ini, dan 60 persen dianggarkan tahun depan. Pilkada ini bukan hal yang bisa ditunda, karena itu kita harus pastikan anggarannya tersedia," kata Bahtiar, Sabtu (14/10/2023).
Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan NPHD. Dan berharap, daerah lain segera menyusul.
"Tugas kita adalah menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman dan damai," terangnya.
