69 Pejabat KemenPUPR Kembalikan Uang Suap Proyek Air Minum Rp 40 Miliar ke KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima Rp 40 miliar lebih uang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek sistem penyedia air minum (SPAM) di Kementerian PUPR. Uang tersebut dalam belasan jenis mata uang asing.
"Sekitar lebih dari Rp 40 miliar dalam berbagai mata uang, ada dalam mata uang rupiah dan mata uang asing dari sekitar 12 atau 13 negara yang berbeda," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/4).
Febri mengatakan, uang puluhan miliar itu sebagian besar merupakan pengembalian dari 69 pejabat di Kementerian PUPR. Selain itu, Febri mengatakan, sebagian uang dalam jenis mata uang asing itu disita dari kotak penyimpanan harta atau save deposit box.
"Sebagian lainnya, terutama untuk valuta-valuta asing itu kami sita dari save deposit box salah satu pejabat di Kementerian PUPR setelah kami menemukan bahwa ada uang-uang lain yang diduga didapatkan terkait dengan proyek sistem penyediaan air minum di Kementerian PUPR," kata Febri.
Dengan banyaknya pengembalian dan penyitaan uang dari pejabat di Kementerian PUPR, Febri menduga masih banyak pejabat lain yang menerima uang suap dari berbagai proyek SPAM di Tanah Air. Febri mengultimatum para pejabat tersebut untuk kooperatif dan mengembalikan uang.
"Kami mengidentifikasi, diduga masih ada pihak lain, pejabat lain di Kementerian PUPR yang sudah pernah menerima aliran dana terkait dengan proyek penyediaan air minum ini dan kami ingatkan Kembali agar bersikap kooperatif dan mengembalikan uang tersebut segera ke KPK," kata Febri.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.
Delapan tersangka tersebut yakni, Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.
Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.
Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Naas Uang Rp7,8 Miliar Milik Pengusaha di Surabaya Raib usai Ditipu, Begini Modusnya
Korban pun terpaksa menuruti permintaan penipu dengan mentransfer uang miliknya hingga uang perusahaan.
Baca SelengkapnyaDiperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaKPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Selengkapnya33 Petugas Penyelenggara Pemilu di Jateng Meninggal Dunia, Paling Banyak KPPS
Pemberian uang santunan akan diurus secepatnya dan diberikan KPU masing-masing kabupaten kota.
Baca SelengkapnyaPPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024
Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca Selengkapnya