Ott Pejabat Kementerian Pupr

Sang istri sempat menegur karena topi lusuh itu selalu dipakai.

Rizal terbukti melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hong Artha terbukti bersalah melakukan korupsi dengan menyuap mantan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dan mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran H Mustary.

Berkas penyidikan terhadap mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dan Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo telah rampung.

Saat itu, dia berada di pintu masuk kantornya saat Agung Firman Sampurna tiba di KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, dia membantah sengaja menyambut Agung yang baru tiba di Gedung Merah Putih KPK.

Diberitakan sebelumnya, KPK menahan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) pada Kamis (3/12). Selain Rizal Djalil, KPK juga menahan Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) yang berbeda. Keduanya ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 3 Desember sampai 22 Desember 2020.

Diketahui Rizal juga menyandang status tersangka kasus SPAM tersebut, namun KPK memanggil yang bersangkutan sebagai saksi.

Hong Arta ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung Merah Putih.

Adapun rincian uang pengganti Teuku Nazar yang sudah disetor KPK ke kas negara yaitu, sebesar Rp300 juta pada tanggal 26 November 2019, Rp400 juta pada tanggal 27 Januari 2020, serta Rp400 juta pada 18 Mei 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan penerimaan uang Rp7 miliar ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dugaan penerimaan uang tersebut berkaitan dengan kasus suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Anita mengaku dicecar pertanyaan terkait tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya selaku Sekjen di Kementerian PUPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

KPK Minta Wagub Lampung Penuhi Pemanggilan Kedua Besok. Febri mengatakan, ini merupakan panggilan kedua yang dilayangkan kepada Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Halim. Sebelumnya, Nunik mangkir dari panggilan.

Nunik rencananya akan diperiksa untuk melengkapi berkas tersangka Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred (HA).

Cak Imin akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas tersangka Komisaris PT Sharleen Raya JECO Group Hong Arta (HA).

KPK Periksa Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo Terkait Suap Proyek SPAM. Budi Suharto dan Lily Sundarsih diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, keputusan penghentian sementara tersebut diambil setelah KPK menetapkan Rizal sebagai tersangka kasus suap proyek di Kementerian PUPR.

Selain Milea, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, yakni Direktur Keuangan PT Menara Dutahutama Nimas Kartika Dewi dan Staf Keuangan PT Menara Dutahutama Christin Natalia Zai.

Usai Diperiksa, Anggota BPK Rizal Djalil Tantang KPK Bongkar Kasus SPAM. Rizal melenggang bebas usai menjalani pemeriksaan. Namun demikian, Rizal menantang tim penyidik lembaga antirasuah untuk membongkar kasus yang menjeratnya.