Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Sandiaga Salaudin Uno menolak reklamasi. Namun terkait usulan penggunaan pulau yang sudah terlanjur terbentuk, dia akan menampung sebanyak mungkin usulan.

"Kita fokusnya audit lingkungannya dari segi aspek lingkungannya. Kajian lingkungan hidup, strategis dari pulau yang sempat terbangun dan pemanfaatannya buat publik," Ujar Sandiaga Uno di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7).

"Ide apapun termasuk pasar ikan adalah ide yang harus ditampung. Putusannya nanti setelah Oktober," tambahnya.

Di sisi lain terkait perhitungan dan penerapan kofisien Luas bangunan (KLB), Sandiaga berharap untuk dilakukan transparansi. "Mengenai KLB kita yakin sama-sama ingin bangun Jakarta, kita ingin yang transparan, dan kalau bisa KLB yang sekarang banyak ditanggapi sebagian kelompok masyarakat tidak terlalu terbuka, itu prinsipnya harus transparansi dan ada proses publik yang bisa ikut mengawasi, bisa juga lewat DPRD," bebernya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan reklamasi Pulau C dan D sudah jadi, dan sertifikat HPL atas nama Pemprov DKI.

"Jadi ini kan laut yang direklamasi swasta dan bukan oleh pemerintah, dan sertifikatnya atas nama pemerintah. Berarti Pemda DKI ada keuntungan," tambahnya.

Lebih jauh, terkait hak guna bangunan pada lahan reklamasi tersebut, menurut Saefullah, Pemprov akan mendapatkan banyak keuntungan, salah satunya dari pajak hotel. "Kemudian HGB nanti sesuai dengan kavling-kavling itu, DKI akan dapat kalau ada aktivitas hotel berati pajak hotel, pajak restoran," imbuhnya.

Saefullah juga mengungkapkan telah menghitung sebanyak 30 hektare lahan wilayah rekalmasi akan diperuntukkan bagi masyarakat setempat, khususnya para nelayan yang sempat tergusur.

"Dan nanti kita sudah hitung untuk kepentingan masyarakat kita ada sekitar 30 hektare, ini kan luas ini, ini bisa kita bikin dermaga untuk nelayan kita yang katanya kemarin tergusur," lanjut Saefullah.