Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memberikan catatan terhadap pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta yang saat ini belum optimal.
Catatan itu seperti buruknya komunikasi manajemen RSUD kepada pasien dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tenaga medis yang menangani perawatan.
Hal itu disampaikan Kenneth usai rapat kerja Komisi C DPRD DKI bersama Dinas Kesehatan DKI dan para direktur utama (dirut) RSUD, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (28/5).
"Kemarin saya menemukan bahwasannya sumber daya manusianya kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Terus, komunikasinya juga jelek. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk tapi tidak ada komunikasi," kata Kenneth.
Kenneth menyoroti lemahnya respons petugas RSUD dalam merespons pasien yang tengah menunggu perawatan di IGD maupun ruang rawat. Sehingga, tak jarang masyarakat ditelantarkan di ruang tunggu tanpa penjelasan lebih lanjut.
"Masyarakat ditaruh di ruang transit untuk menunggu kamar atau menunggu ruang IGD. Dari pihak rumah sakit tidak menjelaskan ini ruang apa," jelasnya.
"Makanya kadang-kadang suka ada komplain, masyarakat merasa ditelantarkan. Coba lah untuk jujur, ngomong apa adanya. Terus masyarakat juga harus diedukasi dengan baik," sambungnya.
Dinkes Jakarta Harus Evaluasi Dirut RSUD
Kemudian, jika manajemen RSUD merasa kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien, Kenneth meminta mereka melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan berdiskusi dengan DPRD untuk mencari jalan keluar.
"Kemarin di RSUD Cengkareng saya melihat dari sumber daya manusia sangat kurang. Jadi kalau memang butuh, tambah. Pokoknya penekanan saya, saya garisbawahi, masyarakat ini jangan menjadi korban karena permasalahan internal," tegasnya.
Dari masalah ini, politisi PDIP itu mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk lebih responsif dalam melakukan evaluasi kinerja RSUD-RSUD.
Bahkan, jika dinilai tidak becus mengelola, Kenneth mengusulkan untuk dilakukan mutasi direktur utama RSUD dari jabatannya.
"Nanti kalau memang begini terus kan, pasti kan kita bisa merekomendasikan, mungkin ada rotasi dan lain-lain, kan boleh. Kita rekomendasi kepada gubernur, supaya diganti orangnya dirotasi atau apa," pungkasnya.