PKS Tolak Rencana Jalan Berbayar di Jakarta: Menimbulkan Keresahan di Masyarakat

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tegas menolak wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Ismail saat menemui massa unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1) sore kemarin.

"Sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ujar Ismail.

Mulanya, kehadiran Ismail di tengah-tengah massa adalah untuk menyatakan sikap dari Komisi B. Ia hadir bersama Sekretaris Komisi B Wa Ode Herlina dari Fraksi PDIP. Untuk diketahui, Ismail juga merupakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Sebagaimana kita rasakan saat ini, sejak bergulirnya isu tentang ERP atau jalan berbayar ini, sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Komisi B DPRD DKI Jakarta segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan," kata Ismail.

Ismail menyebut, Komisi B tak ingin menyetujui peraturan yang dapat membebankan masyarakat. "Kami seluruh anggota komisi B, berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah atensi dan kami segera memanggil pihak terkait," tambah Ismail.

Namun, saat menyampaikan sikap Komisi B, massa berteriak meminta pernyataan yang tegas dari Ismail terkait posisi fraksinya pada kebijakan ERP.

"Mohon maaf Bapak/Ibu, saya punya pertanyaan ini buat meyakinkan kami, supaya teman-teman dapat penjelasan. Bapak siapa namanya?" kata orator kepada Ismail.

"Ismail," jawabnya.

"Saya ingin Pak Ismail dari Fraksi PKS dan Ibu Wa Ode dari PDIP, kita ingin ada pernyataan resmi mewakilin PKS dan Ibu Wa Ode PDIP bahwa Fraksi PKS dan Fraksi PDIP menolak dengan tegas rencana ERP. Saya ingin ada pernyataan di depan teman-teman ojek online (ojol)!" saut si orator.

"Betul," teriak massa yang lain.

Demo Tolak Jalan Berbayar

Sebelumnya, sejumlah pengemudi ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1). Mereka menolak penerapan jalan berbayar di Ibu Kota atau electronic road pricing (ERP).

Berdasarkan pantauan merdeka.com, para ojol mulai berorasi sekitar pukul 11.30 WIB. Mereka menutup separuh jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Kendaraan mereka juga diparkirkan sampai sekitar Gedung Dewan Pers.

"Tolak ERP. Kami minta sistem ini dibatalkan!" kata salah satu dari mereka.

Di hari yang sama, Komisi B DPRD DKI berencana melakukan rapat terkait ERP. Namun, salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), yaitu Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati, tidak hadir dan membuat rapat tersebut ditunda.

“Rapat pembahasan ERP akan saya skorsing untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail sambil mengetok palu.

Untuk diketahui, DPRD dengan pihak eksekutif juga pernah menunda rapat pembahasan ERP pada Senin (16/1) lalu. Namun, Asisten Pereknomian dan Keuangan DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Biro Hukum tak menghadiri rapat tersebut.