PDIP Ingin Penjabat Gubernur Jakarta Punya Komunikasi Baik dengan Pemerintah Pusat

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono berharap, Penjabat Gubernur DKI memiliki komunikasi baik dengan pemerintah pusat. Penjabat Gubernur akan mengisi kekosongan sementara Pemprov DKI mulai Oktober 2022 hingga Pemilu serentak 2024.

"Fraksi PDIP berharap siapa pun yang ditunjuk presiden sebagai Pj DKI harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi baik antara pusat dan daerah," ucap Gembong, Jumat (21/1).

Harapan tersebut diutarakan agar kebijakan DKI Jakarta dapat berjalan harmonis seiring dengan hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat.

Gembong pun meyakini, Presiden Joko Widodo akan memilih Penjabat Gubernur DKI yang sesuai dengan kebutuhan Jakarta.

"Aku yakin Pak Jokowi juga punya kepentingan bagaimana Jakarta menjadi lebih baik," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menginginkan sosok Penjabat Gubernur DKI 2022-2024 netral dari kepentingan politik. Sebab, memimpin Ibu Kota akan mengelola anggaran yang sangat besar.

Riza berharap, dengan kewenangan besar bahkan setara kepala daerah definitif, Pj gubernur DKI yang dipilih adalah sosok yang paham tentang pemerintahan daerahnya. Serta bisa melaksanakan tugas dengan baik.

"Kepala daerah ini khusus DKI Jakarta, akan tetap menjalankan program-program strategis di pemerintahan daerah. Serta akan mengelola anggaran DKI Jakarta yang begitu besar, maka mereka yang dipilih selayaknya adalah sosok yang memahami pemerintahan, netral, dari kepentingan politik dan leadership yang baik," kata Riza dalam acara diskusi DPD Gerindra Jakarta bertema 'Gubernur Jakarta Tanpa Pilkada 2022-2024: Jakarta Milik Siapa', Selasa (11/1).