Setuju kenaikan tunjangan DPRD, Djarot harap kinerja juga meningkat

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempersoalkan rencana kenaikan tunjungan terhadap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Namun, mantan Wali Kota Blitar ini berharap kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta dibarengi peningkatan kinerja.

"Bagus, sepanjang itu sesuai dengan aturan bagus dong. Setuju kalau sesuai dengan aturan tapi harus diikuti dengan peningkatan profesionalitas produktivitas," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (12/7).

Politisi PDIP tidak ingin memberikan penilaian terkait kinerja anggota DPRD DKI Jakarta. Dia hanya menyatakan dukungannya untuk kenaikan tunjangan mereka.

"Biar saja yang lihat kan masyarakat dan kita semua. Cuma memang sebaiknya dinaikkan dan itu sah, kalau sah sesuai Undang-Undang dan transparan mengapa tidak." Pungkasnya

Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tunjungan untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota akan naik pada bulan Juli 2017. Hal ini sudah tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Setelah 12 tahun enggak ada kenaikan. Pak Jokowi sudah setuju karena ini pertumbuhan (ekonomi) sudah cukup bagus," kata Tjahjo usai Rapimnas dan Workshop ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (20/6).

Menurut Tjahjo, terkait berapa alokasi anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Kerena setiap daerah tidak bisa disamaratakan.

"Alokasi anggarannya berapa menyesuaikan dengan kemampuan daerah, karena masing-masing daerah berbeda. Beda-beda tergantung kemampuan TKD-nya berapa," jelasnya.