Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin ibu kota mirip dengan pemerintahan Presiden RI Soeharto.Menurut Said Iqbal, kebijakan Ahok mirip Soeharto seperti maraknya penggunaan dana non-budgeter dalam menjalankan roda pemerintahan DKI. Dia menilai kebijakan itu menyerupai cara-cara orde baru yang lebih berpihak pada korporasi dan pengusaha."Apa bedanya dengan Soeharto yang selalu dikritik aktivis buruh dengan nama (penggunaan dana) non-budgeter. Dulu Soeharto memainkan politik ini untuk membarternya sehingga terjadi mega skandal BLBI," kata Iqbal dalam konferensi pers KSPI sekaligus deklarasi dukungan kepada mantan Menko Maritim Rizal Ramli, untuk maju sebagai cagub di Pilkada DKI 2017 di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).Iqbal menegaskan, kasus dana CSR Agung Podomoro yang dibarter kepada Pemprov DKI dengan biaya penggusuran dan reklamasi, merupakan salah satu bentuk penggunaan dana non-budgeter seperti yang marak terjadi di era orde baru.Untuk itu, Iqbal menegaskan jika KSPI dan segenap elemen buruh di ibu kota, menolak tipe pemimpin DKI yang sama sekali jauh dari kepentingan-kepentingan rakyat serta kaum pekerja."Nah kalau sekarang, CSR yang dibarter dengan penggusuran dan reklamasi itu sama saja non-budgeter. Apa bedanya Pemprov DKI saat ini dengan orde baru?" kata Iqbal."Dan kaum buruh bersikap, bahwa negara tidak boleh kalah dengan korporasi dan siapapun agen mereka di pemerintahan," pungkasnya.
Presiden buruh sebut gaya pemerintahan Ahok mirip zaman orde baru
Menurut Said Iqbal, kebijakan Ahok mirip Soeharto seperti maraknya penggunaan dana non-budgeter dalam Pemprov DKI.
Advertisement
Rekomendasi