Jokowi enggan temui buruh jika tak ada solusi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku enggan berbincang-bincang dan menemui para buruh. Alasannya, apabila bertemu tidak akan menemukan solusi yang tepat soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)."Ketemu untuk apa? Untuk bincang-bincang engga jelas. Ketemu itu ya harus ada bahan, artinya KHL komponen berapa, ketemu angka dari mana jadi ada ada bahan berbincang," ujar dia yang ditemui di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10) malam.Menurut dia, persoalan UMP 2014 itu diserahkan kepada Dewan Pengupahan yang di dalamnya terdapat tiga unsur dari pengusaha, pemerintah dan juga buruh. Apabila disetujui baru akan ditandatangani kepala daerah."Itu keputusan Dewan Pengupahan, saya hanya menandatangani nanti kalau sudah disepakati," jelas dia.Jokowi belum mengetahui besaran hitungan dari para buruh yang menuntut kenaikan UMP hingga mencapai Rp 3,7 juta. Namun, lanjut dia, kenaikan UMP harus diperhitungkan sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada."Masak saya ngikuti itu terus. Kita harus melihat kondisi ekonomi seperti apa, semua harus dilihat, logikanya masuk apa nggak," pungkas dia.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Mohammad Toha mengatakan, pihaknya tidak akan mengikuti rapat penetapan UMP 2014 sebelum dipertemukan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo."Kami tidak mau hadir dalam sidang penetapan, sampai ketemu dan berdiskusi sama pak gubernur," kata dia.