Beda dengan Jokowi, era Foke tak ada anggaran uang makan ajudan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2013 telah disahkan dan sudah bisa digunakan. Anggaran makan ajudan dan pengawal Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki T Purnama sebesar Rp 1,5 miliar. Anggaran tersebut terdapat pada alokasi anggaran dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah.Sementara pada APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2012 di masa pemerintahan Fauzi Bowo (gubernur DKI sebelumnya), pos anggaran untuk makan ajudan dan pengawal tidak tertulis.Alokasi anggaran makan ajudan dan pengawal Jokowi-Ahok di atas jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi pendidikan dan perbaikan gizi di Kepulauan Seribu. Pos anggaran pendidikan Kepulauan Seribu, anggaran peningkatan mutu pendidikan pembinaan pembelajaran tematik sekolah dasar (SD) kelas I, II, III SD tingkat kabupaten hanya dianggarkan sebesar Rp 104 juta. Sedangkan anggaran perbaikan gizi balita dan anak Kepulauan Seribu dianggarkan Rp 354 juta.Kemudian berdasar situs resmi Pemprov DKI Jakarta yang telah dipublikasikan dalam www.jakarta.go.id, jumlah total anggaran belanja dalam pos Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri APBD Jokowi-Ahok lebih besar jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Fauzi Bowo. Pada tahun ini, anggaran biro kepala daerah berjumlah Rp 33 miliar sedangkan pada 2012 hanya Rp 27 miliar.Kemarin, Jokowi mengaku jika anggaran makan ajudan sebesar Rp 1,5 miliar merupakan bagian dari keterbukaan. Menurutnya, dirinya tidak mungkin melihat rincian detail akan anggaran seperti besaran biaya makan ajudan."Ini juga kan terbuka mengulang saya enggak mungkin detail seperti itu biaya makan ajudan jangan-jangan nanti makan pamdal enggak mungkin saya ngurus-ngurus kayak gitu," kata Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (4/3).Jokowi berjanji akan memotong anggaran tersebut jika dinilai tidak efisien. "Kalau itu dianggap tidak efisien itu kan masih dalam anggaran realisasinya nanti bisa saya potong bisa saya efisiensikan," sambungnya.Kemudian Jokowi akan secepatnya meninjau ulang tentang anggaran-anggaran yang tidak efisien tersebut. Karena saking banyaknya item pos anggaran, dirinya tidak terlalu memperhatikan anggaran-anggaran yang tidak terlalu besar."Iya lah nanti ditinjau, itu kan ada 57 ribu item tidak mungkin saya ngerti semuanya. Tapi karena ini transparan kita pasang pengumuman dibuat poster nanti terperinci semua dan masyarakat bisa melihat. Ini keterbukaan," tandasnya.