Buruh tagih janji Jokowi soal UMP

Aksi demo buruh se-DKI Jakarta meminta penetapan UMP sebesar Rp 2,799 juta di Balai Kota. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menghitung nominal penetapan standar upah minimum provinsi (UMP). Jokowi berjanji keputusan itu disosialisasikan pekan depan."Masih dalam itung-itungan, nanti dalam minggu ini (keputusan)," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/11).Jokowi berpendapat mengenai UMP jika kedua belah pihak sejalan. Artinya, UMP tidak akan merugikan perusahaan maupun menyengsarakan para buruh."Ya kalau prinsip asal semuanya jalan kalau misalkan Rp 2 juta tapi perusahaan tidak jalan kemudian tutup gimana, ya kan yang rugi kan semuanya. Tapi kalau mau berapa juta pun kalau semuanya jalan buruhnya juga senang itukan yang diinginkan kita semuanya," kata Jokowi.Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengupahan DKI Jakarta Dwi Untoro memperkirakan UMP akan berkisar Rp 2.060.000 atau 102 persen dari Ketetapan Hidup Layak (KHL). "Saya pikir 102 persen dari KHL, kan UMP sekarang belum yang baru kan KHL," kata Dwi di Balai Kota Jakarta.Menurut Dwi, UMP yang diminta para buruh sekitar Rp 2,799 juta akan berjalan alot dalam penetapannya. Pasalnya, paling memungkinkan sekitar Rp 2,060 juta."Sekitar Rp 2.060.000," tandas dia.Hari ini ada demo buruh se-DKI Jakarta di Balaikota untuk menuntut Upah Minimum Provinsi yang hari ini keputusan dari pihak Pemerintah Provinsi.Pantauan merdeka.com, ratusan (500) personil Kepolisian dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan demo yang rencananya akan dihadiri ribuan para buruh."Personil kepolisian dari polsek Gambir diturunkan dalam pengamanan demo di halaman balaikota Jakarta, Kapolsek Gambir, AKBP Tatan Dirsan," ujar Kapolres Jakpus Kombes Pol Angesta Romano Yoyol di Balai Kota.Dia pun menghimbau Satpol PP jangan takut ditimpukin, begitu juga Polri. Asalkan tidak arogan dan tidak kasar. Tapi kalau masyarakat mengganggu dan merusak itu yang diamankan."Kita juga tidak menggunakan senjata api," kata dia.Ada 9 titik untuk pengamanan demo hari ini, yakni DPR MPR, Bundaran HI, Balai Kota, Disnaker, Mahkamah Konstitusi, Depdagri, Istana Negara, Istana Wapres, Kedutaan Malaysia.